Pencopotan Fadel Muhammad dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ternyata berbuntut panjang. Fadel yang juga mantan Gubernur Gorontalo ini nampaknya tidak puas dengan pencopatan dirinya dari kabinet. Ketidakpuasan Fadel dipicu oleh ketidakjelasan alasan pencopotannya.
Selain itu, menurut dia selama menjadi menteri, kinerjanya cukup baik. Salah satu prestasi yang diklaim Fadel adalah keberhasilannya dalam merestrukturisasi postur anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Betapa tidak, sejak Fadel menjadi mentri, laporan keungan KKP yang selalu dinyatakan ‘disclaimer’ oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berubah menjadi ‘wajar tanpa pengecualian (WTP)’.
Belakangan ini, pencopotan Fadel berbuntut pada hubungannya yang sedikit memanas dengan Menteri Sekretarsi Negara Sudi Silalahi. Sebagaimana diwartakan di berbagai media, Sudi Silalahi menyatakan, alasan pencopotan Fadel dari kabinet karena yang bersangkutan bermasalah. Sayangnya, Sudi Silalahi tidak merinci secara detail masalah apa yang dimaksudkannya sehingga tidak heran membuat Fadel sedikit berang.
Fadel menganggap, statement Sudi tersebut terkesan mengada-ada, dancenderung dapat menjadi fitnah bagi diri dan keluarganya. Bahkan, sejumlah kolega dekatnya menyarankan untuk melaporkan Sudi ke kepolisian karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik.
Terlalu keras
Terlepas dari alasan pencopotan Fadel yang spekulatif, saya kira sikapnya yang terlalu keras dalam menolak impor garam dan ikan ketika menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan merupakan kemungkinan kuat kenapa dia dicopot dari kabinet. Sikapnya yang ‘kekeh’ menolak garam impor beberapa waktu yang lalu menjadikan hubungannya dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (MEP) sempat memanas.
Dan sepertinya, jelas sudah siapa yang menjadi pemenang dalam kisruh garam impor tersebut. Tepat bertahannya MEP dalam kabinet, menteri yang salama ini boleh dibilang bertanggung jawab atas derasnya arus barang impor−khususnya dari China−yang masuk ke Indonesia selama ini, dengan posisi barunya sebagai Menteri Pariwisata dan Indsutri Kreatif adalah jawabannya.
Sikap keras Fadel dalam menolok impor garam dan ikan tentu bertentangan dengan ekonomi pasar bebas, dan tentu saja paham ‘neolib’, stigma yang selama ini dilekatkan kepada SBY dan Budiono. Meskipun, sikapnya tersebut merupakan wujud pembelaan terhadap perokomian rakyat kecil−petani garam dan nelayan−tetap saja dapat merugikan para penganut ekonomi pasar bebas. Dan kita semua tentu tahu, siapa saja mereka itu.
Ini hanyalah dugaan saya, dan kalau memang seperti itu adanya, ini merupakan alamat buruk bagi ekonomi kerakyatan. Paham ekonomi yang dikehandaki oleh para founding father bangsa ini, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
****
Sumber tulisan Vivanews, Detikcom
