Tri Hita Karana: Filsafat Hidup Bali yang Menjadi Dasar Kebijakan Publik

Pendahuluan 

            Pada suatu pagi yang cerah, sebuah keluarga petani yang tinggal di Gubuk yang berada di tengah sawah, seluruh keluarga berkumpul sambil menikmati teh hangat ditemani ketela rebus. Mereka saling bercengkrama dengan penuh kehangatan. Di sekitar tampak hamparan sawah yang hijau, memberikan kesegaran sampai di hati. Ditengah sawah terlihat Pura subak yang bediri kokoh, seakan menujukan aura religious. Buakankah hai ini sangat menyenangkan? Namun kenyataannya sulit bagi kita menemui kenyatan seperti itu.

 Latar Belakang Masalah

            Bali dikenal dunia karena Destinasi wisata yang di sajikan, seperti keindahan alam, seni dan budayanya. Hal ini yang menyebabkan Bali menjadi tujuan wisata. Implikasi dari meningkatnya tujuan pariwisata ke Bali, telah mengubah semua keadaan. Kemajuan ekonomi di Bali meningkat drastis, ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di segala lini. Namun disisi lain kita harus membayar mahal keadaan tersebut. Kemacetan dimana-mana, timbunan sampah plastik semakin memprihatinnkan, sawah mulai berkurang dan sebagai gantinya menjelma menjadi vila. Hubungan sosial dan budaya masyarakat menjadi tergerus, berubah menjadi individualistik. Hal ini lah yang akan terjadi apabila tidak ada pedoman yang mendasari sebuah tatanan kehidupan di masyarakat.

              Namun, di balik gemerlap wisata dan modernisasi, Bali tetap memegang teguh kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Salah satu falsafah yang paling penting adalah Tri Hita Karana (THK). Tri Hita Karana berarti tiga sebab kebahagiaan atau tiga jalan menuju kesejahteraan. Falsafah ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan (Parhyangan), dengan sesama manusia (Pawongan), dan dengan alam lingkungan (Palemahan). Pemerintah daerah Bali tidak hanya menjadikan THK sebagai nilai budaya, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, arah pembangunan Bali tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan budaya, sosial, dan ekologi.

Pembahasan 

Konsep Dasar Tri Hita Karana

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, THK menjadi panduan moral sekaligus etika sosial.
- Parhyangan: menjaga keselarasan dengan Tuhan melalui sembahyang, yadnya, serta menjaga kesucian pura

.- Pawongan: menekankan solidaritas sosial, gotong royong, dan menjaga kerukunan antarsesama.
- Palemahan: menuntut manusia untuk menjaga alam, tidak merusak lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya secara bijak.

Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait. Jika satu terganggu, keseimbangan hidup juga akan terganggu.

Implementasi THK dalam Kebijakan Publik Bali

1. Parahyangan dalam Kebijakan Publik
Pemerintah Bali menetapkan tata ruang wilayah dengan memperhatikan kawasan suci. Melalui Peraturan Daerah RTRW, zona kesucian pura dilindungi agar tidak terkontaminasi pembangunan modern. Dukungan terhadap kegiatan adat dan ritual keagamaan juga menjadi prioritas.

2. Pawongan dalam Kebijakan Publik

   Pemerintah memberikan Dana Desa Adat sebesar Rp300 juta per desa adat setiap tahun untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan. Kebijakan sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan gratis, dan program kesejahteraan berbasis keluarga miskin mencerminkan nilai pawongan.

3.Palemahan dalam Kebijakan Publik

  Salah satu kebijakan paling nyata adalah Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Selain itu, program 'Bali Resik Sampah Plastik' dan pengembangan energi bersih menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kelestarian lingkungan.

Contoh Konkret Implementasi THK

1. Desa Wisata Penglipuran

Desa ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat mengelola pariwisata berbasis komunitas. Dengan tetap menjaga adat, tradisi, dan kelestarian lingkungan, Penglipuran menjadi desa wisata terkenal di dunia.

2. Tri Hita Karana Award dalam Industri Pariwisata

   Pemerintah Bali bekerja sama dengan pelaku pariwisata memberikan penghargaan kepada hotel, restoran, dan destinasi wisata yang menerapkan prinsip THK. Misalnya, hotel yang menyediakan pura kecil (parhyangan), memperhatikan kesejahteraan karyawan (pawongan), serta memiliki sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan (palemahan).

Manajemen Berbasis Tri Hita Karana di Organisasi dan Institusi

Di sektor organisasi dan institusi (baik pemerintahan, pendidikan, maupun swasta), implementasi THK diwujudkan dalam pola manajemen yang menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekologis.

• Parahyangan (Etika dan Spiritualitas dalam Manajemen):
•       Etika Bisnis sebagai Parhyangan: Sebuah perusahaan yang berlandaskan THK akan menempatkan nilai integritas dan moral di atas segalanya. Ini berarti transparansi dalam laporan keuangan, anti-suap, kejujuran dalam pemasaran produk, dan menjalankan bisnis dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Visi dan misi perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga kontribusi positif bagi masyarakat dan alam. Terdapat fasilitas kegiatan spiritual di tempat kerja seperti doa bersama, pura di area kerja, atau refleksi rutin. Pola kepemimpinan yang dilaksanankan di tempat kerja berorientasi pada nilai-nilai etis, misalnya memberikan cuti pada karyawan yang akan memperingati hari-hari besar keagaman.
• 
  
• Pawongan (Hubungan Antar Manusia dan Kesejahteraan SDM):
•       Lingkungan Kerja sebagai Pawongan: Manajemen modern berbasis THK melihat karyawan bukan sebagai sumber daya yang di gunakan sebagai alat untuk meraih profit, namun sebagai manusia seutuhnya. Ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan upah yang adil, program pengembangan diri, penciptaan budaya kerja yang kolaboratif dan anti-diskriminasi, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Dismping itu  pula perusahaan wajib bertanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang memberdayakan masyarakat lokal. Memenuhi Hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan terbukti meningkatkan produktivitas dan loyalitas.
• Palemahan (Manajemen Lingkungan dan Keberlanjutan):

       Penerapan green management dalam operasional organisasi secara berkelanjutan. Menggunakan sumber energi alternatif seperti panel surya, pengelolaan limbah yang baik dan tidak mencemari linkungan, melakukan penghijauan di sekitar areal perusahan, kantor atau pun sekolah. Bekerja sama dengan pemasok lokal, serta penggunaan poduk jasa yang ramah lingkunagn. lingkungan.

lustrasi Praktik Baik:

     Sebuah resor di Ubud, Bali, secara sadar merekrut mayoritas stafnya dari desa sekitar (Pawongan), membangun propertinya dengan material ramah lingkungan dan menjaga kontur tanah asli (Palemahan), serta rutin mendukung kegiatan upacara di pura desa setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal (Parhyangan). Hasilnya? Resor tersebut tidak hanya sukses secara finansial tetapi juga dicintai oleh masyarakat dan dihargai oleh tamu internasional yang mencari pengalaman otentik.

Kesimpulan

Tri Hita Karana bukan sekadar falsafah hidup tradisional masyarakat Bali, tetapi juga telah menjadi kerangka pembangunan daerah. Implementasi THK terlihat jelas dalam berbagai kebijakan publik, mulai dari tata ruang wilayah, dana desa adat, hingga pengelolaan lingkungan.

Implementasi Tri Hita Karana dalam kebijakan publik dan manajemen organisasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbudaya. Prinsip Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan menjadi pedoman etis dan filosofis dalam setiap keputusan dan tindakan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta diharapkan terus menginternalisasi nilai-nilai THK agar pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis demi harmoni kehidupan masyarakat Bali.

Melalui pendekatan ini, pembangunan di Bali diharapkan tidak hanya memberikan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan spiritual, sosial, dan ekologis. Dengan THK, Bali menunjukkan bahwa kearifan lokal bisa menjadi dasar pembangunan yang modern sekaligus berkelanjutan.