Belum lagi masalah informasi dan koordinasi. Terkadang, kita melihat pemerintah daerah satu mengklaim surplus, sementara daerah lain justru kesulitan pangan. Komunikasi dan koordinasi antar instansi dan antar daerah perlu ditingkatkan agar distribusi pangan bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Data produksi dan kebutuhan harus akurat agar kebijakan yang diambil bisa efektif.
Aspek penyimpanan dan pengolahan juga penting. Beras yang melimpah harus disimpan dengan baik agar tidak rusak atau busuk. Gudang yang memadai, teknologi penyimpanan yang baik, dan manajemen stok yang cermat, sangat diperlukan. Jika beras busuk atau rusak di gudang karena penyimpanan yang buruk, maka surplus itu menjadi tidak berguna.
Selain itu, kebijakan pangan kita juga perlu ditinjau ulang. Apakah fokus kita hanya pada peningkatan produksi semata? Atau apakah kita juga harus memastikan bahwa beras yang melimpah itu benar-benar bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan? Kebijakan harus holistik, tidak hanya berorientasi pada angka produksi.
Perubahan iklim juga membawa tantangan baru. Musim kemarau yang panjang atau banjir yang tidak terduga bisa merusak lahan pertanian dan mengganggu panen. Ini berarti, surplus yang kita miliki saat ini tidak menjamin surplus di masa depan. Kita harus punya strategi mitigasi dan adaptasi yang kuat untuk menghadapi ancaman ini.
Ironi ini mengajarkan kita bahwa ketersediaan beras saja tidak cukup untuk menjamin ketahanan pangan. Ketahanan pangan berarti setiap orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan mereka demi kehidupan yang aktif dan sehat.
Ini berarti, kita tidak bisa hanya berbangga dengan angka surplus. Kita harus memastikan bahwa surplus itu sampai ke meja makan setiap keluarga Indonesia. Kita harus memastikan bahwa harga beras terjangkau bagi semua. Kita harus memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak.
Solusi untuk mengatasi ironi ini tidak sederhana. Butuh kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur jalan dan transportasi, agar distribusi pangan lebih lancar. Pemerintah juga harus memastikan bahwa bantuan pangan sampai ke tangan yang berhak, dengan data yang akurat dan penyaluran yang transparan.
Petani perlu diberdayakan. Mereka harus mendapatkan akses ke modal, teknologi, dan informasi pasar yang lebih baik. Harga beli gabah atau beras dari petani juga harus dijaga agar mereka termotivasi untuk terus berproduksi. Koperasi petani bisa menjadi salah satu solusi untuk memotong mata rantai distribusi yang panjang.
Masyarakat juga bisa berperan. Dengan mendukung produk lokal, membeli langsung dari petani jika memungkinkan, atau terlibat dalam program-program pangan lokal. Kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan keluarga juga harus ditingkatkan, misalnya dengan mendorong pertanian di pekarangan rumah.
Pendidikan tentang gizi dan pola makan sehat juga penting. Terkadang, masalah kelaparan atau gizi buruk bukan hanya karena tidak ada makanan, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan tentang makanan bergizi yang murah dan mudah didapat. Diversifikasi pangan, tidak hanya bergantung pada beras, juga bisa menjadi solusi.
Pada akhirnya, surplus beras yang membludak seharusnya menjadi kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, jika di saat yang sama masih ada saudara sebangsa yang kelaparan, itu adalah tamparan keras bagi kita semua. Ini berarti ada yang salah dalam sistem kita.
