Gelar Aksi 1812, Ternyata FPI Tak Mendapat Izin Kepolisian

Hari ini massa Front Pembela Islam (FPI) tetap menggelar aksi 1812 di depan Istana hari ini. Padahal, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin terkait rencana aksi tersebut. Namun pihak FPI mengatakan telah melayangkan surat pemberitahuan kegiatan kepada polisi. Kita tentu telah mengetahui bahwa tujuan dari aksi ini adalah untuk menuntut pembebasan Habib Rizieq Shihab yang sekarang masih ditahan Polda Metro Jaya dengan dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan akibat adanya kerumunan saat pesta pernikahan anaknya dan acara Maulid Nabi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya kemarin, aksi serupa sudah digelar di Medan dan hari ini di Jakarta. Penulis pribadi sebenarnya sudah menuliskan bahwasannya menuntut Habib Rizieq dibebaskan bukanlah perkara yang mudah dan sesuka hati kita. Karena harus memenuhi prosedur hukum yang ada. 

Namun, tetap saja massa ingin melakukan aksi untuk menuntut pembebasan Habib Rizieq. Ditambah lagi, aksi tersebut tidak didukung dengan izin dari pihak kepolisian. Ini bisa jadi masalah baru. Bukan tidak mungkin massa akan semakin banyak dan melanggar protokol kesehatan yang ada. 

Hingga akhirnya proses hukum kembali berlanjut akibat aksi yang melanggar protokol kesehatan. Seharusnya, massa aksi mau menunggu izin dari kepolisian agar aksinya sah dan tidak menimbulkan masalah baru.

Tentu bukannya pihak kepolisian melarang aksi berpendapat dan berekspresi, tetapi situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan aksi, apalagi menuntut Habib Rizieq dibebaskan.

Kita harus bisa juga memahami situasi saat ini sebagai bentuk upaya untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Celakanya, bila tidak ada izin akan jadi permasalahan lagi. Padahal, masalah yang satu belum selesai, terjadi lagi masalah lain.

Penulis juga sudah menyampaikan bahwa perihal pembebasan Habib Rizieq bukan masalah gampang dan hanya keinginan kepolisian. Kepolisian hanya menjalankan tugas dan siap sedia menegakkan hukum yang ada dengan independen dan transparan.

Kita sendiri ikut serta agar hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan dan kepastian juga ditegakkan. Itu adalah satu kesatuan utuh bila Indonesia tetap menjadi negara hukum.