Setelah ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat beredar opini publik untuk dilakukan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi.Â
Pertanyaan sekarang, apakah relevan reshuffle kabinet karena ada dua menteri kabinet Indonesia Maju yang korupsi?. Penulis lebih sepakat reshuffle terbatas saja dilakukan bukan secara besar-besaran. Sudah pasti reshuffle terbatas hanya beberapa menteri direshuffle terutama menteri yang telah ditangkap oleh KPK.
Penulis melihat banyak menteri kabinet Indonesia Maju yang masih konsisten dan serius dalam membantu Presiden membenahi negeri ini. Jadi, tak ada salahnya bila dilakukan reshuffle kabinet secara terbatas.
Presiden Jokowi pun harus juga berpegang pada keputusan sendiri. Tak perlu terlalu mendengarkan desakan-desakan dari luar untuk melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh.
Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif penuh untuk kabinetnya. Presiden Jokowi punya keputusan sendiri yang tak bisa diganggugugat oleh siapapun. Sebab itu, Presiden harus tetap pada pendiriannya dan tetap teguh pada keputusannya.
Saran saja dari penulis bahwa banyak dari menteri kabinet Indonesia Maju yang masih semangat dan konsisten dalam bekerja. Paling penting mengganti terlebih dahulu dua menteri yang sudah ditangkap KPK untuk mengisi kekosongan dua menteri tersebut. Hal itu sangat penting agar proses pemerintahan tetap berjalan baik.
Masih banyak tentunya tugas dua menteri itu yang masih terkendala atau belum selesai karena sudah duluan ditangkap KPK. Â Oleh karena itu, perlu ada menteri baru mengisi kekosongan itu untuk melanjutkan pekerjaan yang masih belum selesai.
Disaat Pandemi Covid-19 masih ada, para menteri perlu bekerja lebih keras membantu kerja-kerja Presiden Jokowi agar bisa menjawab ekspektasi masyarakat yang luar biasa kepada pemimpinnya. Menjawab ekspektasi rakyat adalah tugas mulia seorang pemimpin. Sebab itu, para menteri dan kita harus terus membantu pemerintah untuk itu.
Tugas kita sebagai rakyat bukan hanya mengkritik atau sebagai pemerhati saja tetapi ada juga peran kita untuk mengawasi, mendorong dan membantu pemerintah dalam menunaikan pekerjaannya di lima tahun kedepan.
