Wacana mengenai Pilpres yang diusulkan tak lagi langsung kembali menguak. Waktu lalu, saya ingat hal itu juga pernah diperbincangkan.
Kali ini, kembali hal itu juga diperbincangkan. Entah apa yang merasukimu?. Seperti judul lagu yang Hits saat ini.
Sangat disayangkan bila kita mundur lagi ke belakang. Yang berlalu biarlah berlalu. Pemilu tak langsung kan masa lalu, setelah kita masuk orde reformasi, maka demokrasi dikedepankan.
Saat ini, ada-ada saja pihak yang menginginkan pemilu atau pilpres tak langsung. Saya tak sepakat dengan itu.
Dilansir dari Kompas.com, 27/11/2019, Kepada Bambang Soesatyo Ketua MPR RI saat ini, PBNU mengusulkan agar Presiden dan wakil Presiden kembali dipilih oleh MPR. Dikatakan bahwa pemilihan Presiden dan wakil Presiden akan lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya dikembalikan ke MPR.
Oh, saya menolak itu dan bagaimana dengan teman-teman Kompasianer sekalian?.
Kasihan sekali negara ini bila kita mundur lagi ke belakang. Sekarang era modern, era reformasi, masa harus memakai cara-cara lama lagi?.
Oh, tak kusangka. Bisa-bisanya ada usulan pemilu tak langsung. Padahal, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
Jadi, kalau pemilu Presiden dan wakil Presiden dipilih MPR, maka MPR berkedaulatan dibanding rakyat?.
Pemimpin itu untuk rakyat bukan untuk MPR. Demokrasi itu menurut Abraham Lincoln yaitu, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu sangat jelas.
