Tinggal dua hari lagi Presiden dan wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan dilantik tepatnya tanggal 20 Oktober. Dikabarkan pada saat itu pula Jokowi akan mengumumkan siapa yang menempati kursi menteri di kabinet barunya.
Nah, terkait itu, beredar kabar bahwa Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir berharap Pak Jokowi mengangkat orang-orang yang dulu berkeringat menjadi menteri. Dia berharap yang terpilih adalah yang berkeringat (detik.com, 17/10/2019).
Tentu pernyataan itu sejalan dengan pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto dan  Zulkifli Hasan masing-masing Ketua Umum partai oposisi dalam pemilu kemarin yang diisukan meminta kursi menteri kepada Jokowi.
Ya, sangat layak pernyataan itu dilontarkan oleh Erick Thohir karena wajar bila Jokowi sebagai Presiden terpilih memilih orang-orang yang sudah mendukung dan memenangkan dirinya di pemilu kemarin.
Sangat wajar bila Erick Thohir resah jika Pak Jokowi tidak mengutamakan mereka yang berkeringat. Logikanya begini, saya dan kita pasti sangat kesal, jengkel dan marah besar ketika ada tim dalam tugas kerja kelompok hanya tidur, main game, pergi ke sana-sini dan tidak memberikan andil besar bagi kesuksesan tugas kelompok. Jika perlu orang tersebut kita keluarkan dari grup tugas kelompok itu.
Begitu juga perasaan Erick Thohir saat ini, sehingga keluar pernyataan itu. Apalagi Erick sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin waktu lalu sangat berkeringat. Bekerja turun ke daerah dalam meyakinkan rakyat memilih Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebab itulah, saya juga sering menuliskan bahwa perlu adanya oposisi di luar pemerintahan. Perlu ada check and balances di pemerintahan. Hal itu yang diharapkan Erick Thohir kepada Pak Jokowi yang memegang kendali siapa yang jadi menteri dalam kabinetnya.
Akan tetapi, sebelum Pak Jokowi mengambil keputusan, tak salah kita ingatkan untuk memberikan ruang lebih dan tempat lebih bagi partai yang berkeringat untuk jadi menteri.
Saya juga pernah menuliskan bila Demokrat, Gerindra dan PAN bergabung, maka pernyataan Pak Jokowi mengenai komposisi menteri, dimana 45 persen dari partai dan 55 persen profesional akan berubah.
Sudah pasti jatah menteri non partai berkurang dan jatah menteri dari partai juga berkurang. Dampaknya akan terjadi politik sakit hati di tubuh koalisi. Maka dari itu, Pak Jokowi harus bijak dalam mengambil keputusan. Kalau perlu antar Ketum partai koalisi pemerintah berdiskusi dulu. Jangan hanya Pak Jokowi bertemu Ketum partai oposisi.
Semua ini untuk kebaikan pemerintahan kedepan. Pemerintahan selanjutnya mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Rakyat akan menagih janji kepada Pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Jangan kecewakan kami rakyatmu.
