Beredar kabar bahwa rencana PA 212-GNPF akan menggelar aksi kawal sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan rencana itu, memang konstitusi memberi ruang untuk aksi ataupun berdemonstrasi. Akan tetapi, relevankah dengan situasi seperti ini?.
Rencana itupun mendapat kritikan dari tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin begini: "Kalaupun ada aksi, urgensinya apa? Tidak usah terlalu genit dan berlebihan. Kita kan tidak harus juga selalu membuat kegaduhan," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Â detik.com Minggu (23/6/2019).
Hal yang pas ketika Ade Irfan Pulungan mengatakan seperti itu. Untuk apa sidang putusan MK dikawal?. Emangnya MK itu seperti raja yang harus dikawal?. Apa urgensinya?. Saya tak habis pikir dengan sidang itu. Berdemonstrasi boleh saja, namun apakah yakin para aksi itu bukan memberikan efek intervensi?. Apakah yakin aksi itu tidak disusupi oleh "penumpang gelap" bila nanti putusan MK tidak sesuai dengan harapan para aksi?.
Saya ragu dengan aksi tersebut, bahkan sungguh sangat ragu. Celakanya, datang "penumpang gelap" mengacaukan suasana, sehingga yang terjadi rakyat sekitar yang jadi tumbal dari aksi bila terjadi ricuh. Kita harus belajar dari aksi 21 dan 22 Mei yang tidak ada damai-damainya sama sekali. Ricuh dan mengakibatkan korban nyawa.
Sudahlah tak perlu terlalu genit seperti kata Ade Irfan Pulungan. Terlalu ketakutan dan berlebihan aksi tersebut.
Katanya untuk menegakkan keadilan. Sudahlah MK juga mengerti apa itu adil, jadi tak perlu dikawal juga, putusannya akan mencerminkan keadilan bagi semua.
Saya mengharapkan kita hormati saja putusan sidang nanti. Tak perlu genit bak pahlawan pake mengawal sidang putusan segala. Sekarang kita berpikir, hal terburuk dapat terjadi di dalam aksi itu. Siapa saja bisa menumpangi aksi itu untuk ricuh. Nah, daripada aksi, lebih baik duduk manis menonton pembacaan putusan serta menerima segala putusan yang ada.
Kita harus berpikir cerdas dan positif menyikapi dinamika kehidupan yang terjadi. Bukan berarti dihimbau tidak perlu aksi, membuat beberapa oknum mengatakan demokrasi dikekang. Himbauan untuk tidak melakukan aksi itu serta merta untuk kebaikan rakyat semata.
Perlu dipertimbangkan aksi itu secara matang. Jika boleh tidak perlu aksi karena MK tak butuh dikawal.
Salam Kompasianer!!
