Jonny Hutahaean
Jonny Hutahaean wiraswasta

Sarjana Strata 1, hobby membaca

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Mempertanyakan Parpol Sebagai Pilar Demokrasi

11 Juli 2018   09:56 Diperbarui: 11 Juli 2018   10:17 636 1 0

Banyak orang, terutama orang sudah dan yang akan memperoleh banyak manfaat dari keberadaan Parpol terhadap kemakmuran dirinya, selalu konsisten mengatakan bahwa "Parpol adalah salah satu pilar demokrasi". Mereka berasumsi bahwa jika tidak ada parpol maka demokrasi akan limbung, bahkan lebih ekstrim lagi akan runtuh.

Mereka itu tidak paham, atau tidak mau berpikir ulang, bahwa esensi utama dari demokrasi adalah menyangkut suatu nilai, nilai yang hendak dicapai melalui suatu sistem. Sistem boleh berubah menjadi apa atau seperti apa, tetapi nilai demokrasi tidak akan berubah. Jadi kalian, para penggede Parpol sekalian semua kader-kader, tolong jangan gede rasa menuju sombong, seolah-olah tanpa Parpol demokrasi akan mati, hanyut, atau terbakar. Bukan seperti itu ya.

Parpol ideal yang kami impikan itu adalah Parpol yang konsisten di nilai-nilai demokrasi, bukan Parpol yang konsisten mengejar kekuasaan. Bagi parpol yang ideal itu, kekuasaan hanya dipandang sebagai sebuah bonus kepercayaan dari rakyat, yang diberikan karena rakyat melihat betapa konsistennya Parpol anu itu tetap bertahan dan berkubang di dalam nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Itu pula sebabnya, parpol yang ideal sangat diharapkan menjadi arena penggodokan, wadah candradimuka, untuk menggojlok kader-kader agar bersiap diri menjadi pemimpin, jika suatu saat kelak entah kapan, rakyat memberikan bonus kepercayaan berupa kekuasaan mengelola negara. Kader yang siap itu pasti orang yang berteguh pada prinsip "Negara  di atas Parpol". Banyak sekali konsekuensi yang mesti ditanggung dengan prinsip tersebut.

Salah satunya adalah bahwa saat anda dipercayai mengelola negara, anda mungkin menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Sebabnya adalah, pendapatan atau gaji anda sebagai pengelola negara jauh lebih kecil dari pendapatan anda sewaktu menjadi pengusaha.

Parpol yang ideal itu, meski menghadapi banyak konsekuensi, tetapi tetap berkukuh pada nilai demokrasi. Salah satu nilai demokrasi itu adalah "kesetaraan", sebuah kosa kata yang menyimpan banyak sekali makna.

Seperti itulah angan-angan kami, rakyat Indonesia, perihal Parpol. Kini saatnya kembali ke realitas, pantaskah Parpol di negara ini diberi julukan sebagai salah satu pilar demokrasi?

Pilkada serentak 2018 yang barusan berlalu memberikan gambaran nyata. Gambaran itu seperti ini, ternyata mayoritas Parpol tidak berfungsi menjadi arena penggojlokan untuk mempersiapkan kadernya sendiri sampai layak diberikan kepercayaan mengelola negara ini. 

Data menunjukkan, hanya sedikit Parpol yang mengusung dan mengutamakan kadernya sendiri menjadi calon kepda, lebih banyak yang mencari-cari figur di luar partai yang elektabilitasnya tinggi. 

Mengapa begitu? Jawaban terbaik adalah Parpol mengutamakan mengejar kekuasaan, bukan mengutamakan tegaknya nilai-nilai demokrasi. Tentu Parpol memiliki banyak alasan mengapa kaderisasi tidak bisa berjalan dengan baik, dan pasti alsan kekurangan dana menjadi alasan pokok.

Pada saat kampanye, bahkan terlihat ironi Parpol tentang demokrasi. Tema-tema kampanye calon kepda banyak yang memecah dan membelah rakyat, tema yang justru sangat berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi sendiri, dan Parpol yang mengusung tidak peduli. Jangankan menegur, tetapi bahkan mendukung.

Parpol yang tidak mengutamakan mengusung kadernya sendiri, pastilah Parpol yang fungsi kaderisasi tidak berjalan. Dan, parpol seperti itu bukan pilar demokrasi, tetapi makelar demokrasi.

Terbanyak yang kita punya, atau bahkan seluruhnya, hanyalah makelar demokrasi.