Siapa yang paling pantas untuk mempertanggungjawabkan robohnya dua bangunan utama mega proyek Hambalang Sport Centre di Bogor, Jawa Barat? Apakah yang paling bertanggung jawab adalah kontraktor, konsultan proyek atau Mempora selaku "pemilik" proyek? Namun yang jelas, pihak-pihak yang berada dalam lingkaran pelaksana dan pemilik proyek tersebut lah yang paling pantas untuk bertanggung jawab. Namun sudah jadi rahasia umum, jika suatu proyek gagal apalagi sampai "ambruk" sebelum jadi saling menyalahkan dan mencari aman alias "cuci tangan".
Aksi cuci tangan pun akan lebih aman dilakukan untuk menjaga reputasi, terutama bisa berkelit dari audit dan investigasi oleh BPK, jika terendus aroma korupsinya maka KPK akan turun tangan. Ternyata KPK secara diam-diam sudah menurunkan tim kecil ke Hambalang untuk memantau langsung kondisi bangunan yang amblas tersebut.
Dalam pemberitaan TEMPO.CO (29/05) ditulis bahwa dua bangunan di kompleks Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional itu ambruk karena tanahnya ambles sedalam 2-5 meter. Bangunan berupa lapangan indoor dan tempat pembangkit listrik itu berada di zona tiga di lahan seluas 31,2 hektare. Bangunan ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan di puncak bukit Hambalang.
Patut dipertanyakan tentang desain bangunan apakah sudah layak kontur dan tekstur tanah yang keropos untuk menahan bangunan tersebut. Apakah ini ada  unsur kelalaian dan pembiaran sehingga mengakibatkan tanah amblas dan merobohkan bangunan? Padahal Hambalang dibangun dengan angka yang sangat prestisius, 1,2 triliun rupiah. Kompleks olahraga ini sendiri sudah memantik polemik setelah adanya pengakuan dari Nazzarudin yang mengakui ada korupsi di proyek Hambalang, yang turut menyeret nama Mempora dan Ketua Partai Demokrat serta sejumlah politisi elit PD.
Indikasi adanya tindak korupsi kian kentara dari pengakuan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault yang secara blak-blakan bilang bahwa proyek Hambalang pada eranya hanya direncanakan menelan biaya Rp 125 milyar. Adhyaksa menjelaskan proyek Hambalang berawal dari kebutuhan sekolah olahraga untuk menggantikan Sekolah Olahraga Ragunan. Pada 2009 lalu, ia menceritakan, Kemenpora memang mencanangkan membangun sekolah olahraga di kawasan Hambalang. Tapi sekarang ini oleh Menpora Andi Mallarangeng sudah berubah dari skenario awal karena anggarannya membengkak menjadi Rp 1,2 triliun (TEMPO.CO, 28/05).
Namun perkara ini masih diselidiki oleh KPK dan masih pengumpulan alat dan barang bukti serta memeriksa puluhan saksi. Tapi hasilnya belum begitu menggembirakan. Jika memang dari hasil audit BPK ada penyalahgunaan anggaran dalam pembangunan proyek Hambalang, di mana konstruksi bangunan tidak sesuai dengan nilai kontraknya karena ada mark-up dan sebagainya, yang menyebabkan ambruknya bangunan tersebut, maka pintu sudah terbuka lebar untuk KPK masuk lebih dalam.
Bagaimanapun, insiden ambruknya bangunan Hambalang yang masih dalam tahap pengerjaan oleh kontraktor Adhi Karya yang bekerjasama dengan Wijaya Karya patut mendapat perhatian lebih. Harus ada pihak yang berrtanggung jawab atas kejadian ini. Walaupun untuk sementara waktu proses pengerjaan proyek dihentikan, tapi yang jelas harus ada kepastian tentang hal ini. Penyelidikan dan investigasi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Karena proyek Hambalang dibangun dengan uang rakyat, maka rakyat harus tahu tentang penanganan kejadian ini sampai titik akhirnya. Jika kesimpulan akhir mendapatkan unsur kelalaian dan atau tindakan korupsi, maka harus ada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada pihak yang "cuci tangan" atas kasus ini. Semoga segara dipublikasikan hasil audit dan investasi robohnya bangunan Hambalang. Kita menunggu.***