Mengatasi kemacetan Jakarta tidak boleh hanya dipandang dari sudut ekonomi, politik, dan sosial tapi mari kita juga memandangnya dari segi budaya.
Orang Indonesia sekarang yang gengsinya sangat tinggi, sengaja-atau tidak sengaja semuanya ingin dipandang sebagai golongan menengah ke atas - walaupun kalau bicara 'KAMI SELALU MEMBELA WONG CILIK"
Sungguhpun nantinya kendaraan umum diperbaiki, diperbanyak, MRT dibangun namun belum bisa begitu saja mengubah kemacetan Jakarta, bila budaya "INGIN MENUNJUKKAN SIAPA SAYA" tidak dihilangkan.
Pertanyaannya adalah: Apakah orang-orang yang sudah terlanjur punya mobil, anak-anaknya sudah dibelikan mobil, isterinya punya mobil sendiri, maupkah mereka beralih ke kendaraan umum?" Tanpa mengubah kebiasaan dan budayanya mereka tetap akan menggunakan mobil pribadi yang nota bene satu mobil satu penumpang.
Mungkin ide untuk mengubah melalui pendekatan ekonomi, dan budaya ini agak berlebihan dan penuh resiko bila diterapkan untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
SOLUSI 1:
Buatlah pajak mobil pribadi kota Jakarta 25 kali lipat dari pajak yang ada sekarang ini, sedangkan pajak kendaraan umum tetap. Bila langkah ini diterapkan maka orang-orang Jakarta akan menjual mobilnya atau membeli mobil dengan nomor polisi Jawa Barat, atau Banten (model ini sama dengan Singapura yang memberlakukan pajak kendaraan pribadi sangat tinggi), Bila efeknya orang akan membeli mobil dengan nomor Jawa Barat atau Banten, maka solusinya mobil dari luar Jakarta biaya tolnya harus lebih tinggi misalnya 5 kali lipat dari mobil-mobil kepunyaan orang Jakarta.
SOLUSI 2:
Pejabat tinggi (pegawai negeri sipil/pegawai swasta) diwajibkan memberi contoh dengan menggunakan kendaraan umum, agar pegawai rendahannya malu jika mereka menggunakan kendaraan pribadi.
SOLUSI 3:
Kantor-kantor dan perusahaan hendaknya berupaya membangun "asrama"Â didekat kantor /perusahaan di mana mereka berlokasi; walaupun kondisi ini agak sulit tapi perlu dicoba.
