"Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,"Â kata Jokowi.
"Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,"Â kata Firli Bahuri (Ketua KPK).
Kasus korupsi Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, cukup menghebohkan Indonesia yang sedang ditimpa pagebluk Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu kembali mempertontonkan tentang ketidakberperikemanusiaannya pejabat pemerintah, setelah sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Korupsi dana bantuan sosial sungguh menghilangkan empati penjabat terhadap warga miskin yang rela di-PHK, dipotong gaji, dan usaha yang gulung tikar karena pandemi.
Kegagalan menjalankan amanah sebagai menteri sosial, mengingatkan kembali tentang kebijakan kontroversial Gus Dur membubarkan kementerian tersebut dengan dalih sudah menjadi lahan korupsi. "...Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean, sampai hari ini!"
Seolah menjadi ramalan masa mendatang, ketajaman batin Gus Dur terbukti dengan terjadinya kasus korupsi 17 M oleh kementerian sosial. Jabatan yang menggiurkan bagi setiap orang yang disuguhi dana-dana anggaran yang harusnya untuk rakyat Indonesia. Jika tidak dipegang tokoh dengan integritas dan akuntabilitas yang mumpuni, kementerian sosial akan selalu menjadi sarang koruptor untuk menumpuk kekayaan pribadinya.
Menjadi menteri sosial tidak cukup dengan menjadi populer dan pandai memanajemen organisasi -apalagi titipan partai-, menteri sosial harus mempunyai sikap empati dan bertanggungjawab menyejahterakan rakyat. Berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Begitulah sifat sosiawan sejati.
Penangkapan Juliari menjadi cambuk bagi partai yang dikenal dengan pro-wong cilik. Partai yang beruntun memenangkan pemilu karena fanatisme masyarakat sipil yang ternyata haknya malah direbut oleh pejabat partai pilihannya sendiri.
Sosiopat Menteri Sosial
Sosiopat bukan perilaku atau sikap antisosial (ansos) yang sering digunakan untuk menyebut orang yang jarang bergaul dan suka menyendiri. Sikap sosiopat berarti tidak mematuhi aturan sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya atau di mana pun. Salah satu ciri yang menunjukkan sosiopat adalah selalu mengabaikan mana yang benar dan salah, tidak atau jarang menunjukkan empati, mencuri, impulsif, dan manipulatif.
Ciri lainnya adalah berperilaku tanpa memikirkan konsekuensi, tidak menghormati norma atau hukum sosial, sehingga secara konsisten melanggar hukum atau melampaui batas sosial, tidak merasa bersalah atau menyesal telah menyakiti orang lain, tidak mempertimbangkan keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain, tidak memiliki rasa tanggung jawab pribadi atau profesional, dan berperilaku tanpa memikirkan konsekuensi.
