Mohon tunggu...
Johan Wahyudi
Johan Wahyudi Mohon Tunggu... Guru - Guru, Pengajar, Pembelajar, Penulis, Penyunting, dan Penyuka Olahraga

Pernah meraih Juara 1 Nasional Lomba Menulis Buku 2009 Kemdiknas pernah meraih Juara 2 Nasional Lomba Esai Perpustakaan Nasional 2020, mengelola jurnal ilmiah, dan aktif menulis artikel di berbagai media. Dikenal pula sebagai penyunting naskah dan ghost writer. CP WA: 0858-6714-5612 dan Email: jwah1972@gmail.com..

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Jika PNS harus Dites Ulang, Apakah Anda Setuju?

28 April 2011   00:11 Diperbarui: 26 Juni 2015   06:19 294
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

[caption id="attachment_105580" align="aligncenter" width="640" caption="Karena sudah digaji besar, seharusnya PNS bekerja profesional."][/caption]

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni, pemerintah harus berjibaku dengan sederet pelamar ketika kran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka. Semua perlu diseleksi dengan mempertimbangkan aspek kredibiltas dan akuntabilitas sehingga benar-benar diperoleh SDM bermutu. Dengan system perekrutan demikian, nantinya diharapkan CPNS mempunyai kinerja dan produktivitas yang baik. Terlebih, gaji yang diterimanya pun cukup memadai. Maka, tes ulang bagi PNS sepertinya perlu dilakukan.

Kompas cetak kemarin (Rabu, 27 April 2011) memberitakan informasi tentang pelaksanaan tes ulang bagi CPNS di Kalimantan meskipun yang bersangkutan sudah dinyatakan diterima. Ada sesuatu yang mencurigakan beberapa pihak sehingga langkah itu perlu diambil. Secara pribadi, aku menyambut positif dan teramat menghargai upaya itu.

Teramat disayangkan, PNS yang sudah bergaji lumayan tinggi sering beretos kerja, berkinerja, dan berproduktivitas yang cukup rendah. Banyak PNS bekerja asal-asalan. Banyak PNS bekerja seakan tiada system yang menjadi pedoman tugas pokok dan fungsinya. Seakan mereka bekerja yang penting bekerja. Bahkan, tidak sedikit PNS justru tidak bekerja meskipun berada pada jam bekerja.

Berdasarkan kondisi itu, perkenankanlah aku mengusulkan beberapa program yang semoga dibaca pihak yang berkompeten. Menyikapi rendahnya produktivitas dan kinerja PNS, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1.Pemerintah perlu mengadakan tes ulang secara periodic untuk menguji kompetensi PNS. Secara nyata aku sering melihat penurunan etos kerja bagi CPNS. Begitu dinyatakan diterima sebagai CPNS, seketika pula etos kerja itu menurun. Jauh berbeda ketika dirinya masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer. Ketika digaji jauh di bawah UMR, mereka begitu bersemangat bekerja. Namun, teramat disayangkan semangat itu meluntur justru ketika pengabdian mereka diapresiasi pemerintah.

2.Pemerintah perlu memperketat kenaikan pangkat/ jabatan bagi PNS. Mereka – para PNS – begitu mudah naik pangkat meskipun beretos kerja rendah. Seakan prestasi kerja tidak menjadi persyaratan utama. Asalkan DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Pegawai) naik, PNS itu berhak. Sementara kita telah mengetahui bahwa DP3 hanya menjadi syarat formal. Selagi baik kepada atasan, nilai DP3 pasti naik. Pemerintah seharusnya tidak hanya mempersyaratkan DP3, tetapi perlu menambahkan persyaratan lain yang lebih kredibel.

3.Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada PNS yang nyata-nyata mempunyai kinerja dan produktivitas rendah. Berdasarkan penilaian itu, pemerintah perlu melakukan tindakan konkret sehingga membuat jera PNS yang ogah-ogahan bekerja. Bahkan, dua hari lalu, aku melihat PNS yang sedang bermain game meskipun berada dalam waktu bekerja.

4.Karena sering tercium aroma tidak sedap tentang seleksi penerimaan CPNS, alangkah baiknya pemerintah pusat menarik kembali kewenangan pemerintah daerah untuk mengangkat CPNS. Terlebih, banyak daerah mengalami surplus PNS daripada beban kerjanya. Sementara itu, banyak daerah pula mengalami minus PNS. Maka, terjadilah overload alias kelebihan penumpang. Perlu reformasi total untuk rekrutmen PNS.

5.Pemerintah sebaiknya mulai berpikir untuk dilakukannya perampingan PNS. Banyak daerah deficit anggaran karena mayoritas DAU digunakan untuk menggaji pegawai. Jika kondisi itu dibiarkan terus-menerus, kapan pemerintah memikirkan pembangunan dan rakyatnya? Perampingan itu perlu dilakukan sejak dari hulu hingga hilir. Gunakanlah penilaian atau assessment yang kredibel sehingga tidak terjadi gejolak.

Kecintaanku kepada bangsaku tak terukur. Aku begitu bangga menyebut Indonesia. Namun, aku begitu nelangsa alias prihatin jika melihat kondisi di lapangan. PNS kok enak-enak bekerja, enak-enak makan, enak-enak minta izin, enak-enak meninggalkan pekerjaan. Aduh, bagaimana nasib bangsaku ke depan? Akan menjadi seperti apa nantinya negeriku tercinta? Yah…..!!!

Demikian tulisanku pagi ini. Sekadar mengeluarkan uneg-uneg agar pikiranku plong. Kalau kekalutan pikiran itu tidak dikeluarkan, aku sering pusing. Aku takut stroke karena memikirkan sesuatu yang justru tidak memikirkan nasibku. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun