Seiring proses pembangunan JJLS yang dirancang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang di era Presiden Jokowi -- semuanya masih tetap berlangsung secara bertahap, walaupun di beberapa titik terkendala pembebasan tanah.
Pembangunan infrastruktur transportasi antardaerah berjangka panjang tersebut nantinya akan membantu, mempermudah interkoneksi serta meningkatkan berbagai bidang kegiatan sejalan perkembangan daerah khususnya di sisi selatan Pulau Jawa.
Nah, mengacu pada proses pembangunan bandara baru di Yogyakarta beberapa tahun silam (di lokasi sama) yang awalnya berjalan alot, menuai protes masyarakat dibarengi demo, bahkan kasusnya sampai ke pengadilan walau akhirnya dimenangkan pemerintah daerah sehingga pembangunan bandara yang sempat tertunda bisa dilanjutkan.
Mengenai pembangunan underpass ini ternyata pendekatannya berbeda. Adalah Pak Agus Parmono (54) sebagai tokoh masyarakat setempat yang berani tampil di depan terutama menghadapi warga terdampak yang belum memahami pembangunan infrastruktur transportasi untuk kepentingan umum sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012.
Intinya, menurut Pak Agus, "setiap warga terdampak perlu diajak berkomunikasi, berdialog dan berdiskusi dalam suasana kekeluargaan. Komunikasi yang dilakukan janganlah hanya bersifat instruksional sehingga warga menjadi pasif, tidak bisa menyampaikan uneg-uneg/pemikiran maupun harapannya."
Lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah "melibatkan setiap warga terdampak ikut berperan serta dalam setiap perencanaan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. Masalah-masalah yang muncul dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga dapat dipecahkan bersama," imbuhnya, ketika berbincang sore tadi.
Pendekatan demikian ternyata lebih persuasif dan efektif untuk menunjang kelancaran pembangunan underpass yang hingga selesai pengerjaannya menurut Pak Agus tidak mengundang kontra dari warga setempat yang terkena dampak.
Demikian halnya terhadap rencana jalur kereta api yang akan dibangun menuju Bandara Internasional Yogyakarta (target rampung Desember 2020), telah dilakukan pendekatan serupa terhadap seluruh warga terdampak, sehingga diperkirakan dalam pelaksanaannya nanti tidak banyak mengalami kendala.
JM (27-1-2020).
