Cukup menggugah perhatian kita bersama bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal dengan sebutan miniatur Indonesia (berbagai suku ditemui/menuntut ilmu, kerja), kental dengan julukan kota budaya, kota pendidikan, kota gudeg karena kuliner khas lokal, dan masyarakatnya yang familier -- koq tiba-tiba dikejutkan dengan adanya kasus kurang nyaman di hati.
Terpetik berita (dalam Tempo.co, 15/11/2019) bahwa beberapa peristiwa intoleransi terjadi di wilayah DIY, bahkan sepanjang tahun 2019 Â telah ditemui tiga kasus intoleransi di Kabupaten Bantul. Lengkapnya sini: https://grafis.tempo.co/read/1887/intoleransi-di-bantul-dan-diy-yogyakarta-dalam-2014-hingga-2019
Yah, namanya saja kasus. Karenanya tak layak jika kemudian disimpulkan dan digeneralisir bahwa Yogyakarta sudah tidak ramah lagi seperti didengung-dengungkan selama ini. Dan perlu dijelaskan di sini bahwa Yogyakarta secara umum masih aman, nyaman. tentram dan damai. Adanya  kasus tersebut jangan sampai "karena nila setitik, merusak susu sebelanga" kan?
Itulah perkembangan beberapa waktu belakangan. Kasus intoleransi ternyata tidak hanya ditemui di DIY, kasus serupa cenderung muncul di banyak tempat. Hal ini mengajak kita untuk segera menyikapi, supaya jangan sampai merebak. Setidaknya, kondisi sosial dan keamanan nasional tetap dijaga sehingga pemberdayaan rakyat di seluruh daerah terjamin kelancarannya. Terkait, baca ini: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/11/25/511/1025651/mengapa-intoleransi-merebak-di-bantul-ini-jawaban-sri-sultan-
Mengingat peristiwa ini (kasus intolerensi) terjadi di DIY, pastinya penulis ikut merasakan prihatin. Realitas media dalam meliput dan memberitakan kasus tersebut juga perlu diuji, bahkan setelah melakukan check and recheck ternyata benar adanya. Lebih jauh tentu tidak hanya sebatas prihatin, namun menggugah penulis untuk melihat sebab musabab mengapa itu terjadi dan sejauh mana penanganannya telah dilakukan.
Terhadap tiga kasus intoleranasi sepajang tahun 2019 khusus di Kabupaten Bantul menjadi menarik dicermati. Fokus dan lokusnya semakin penting diungkap dan dikaji sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas, mencari langkah pemecahan serta mengantisipasi jangan terulang kasus serupa di kemudian hari.
Untuk melengkapi pemberitaan yang telah dipublikasikan media, ada baiknya penulis menemui langsung orang nomor satu di kabupaten ini yaitu Bupati Bantul, Drs.H.Suharsono dalam kaitannya dengan kasus intoleransi sekaligus sebagai refleksi tahun 2019 di bawah kepemimpinannya.
Kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2019 di antarnya, bulan April 2019 seorang pelukis bernama Slamet Jumiarto (42) bersama isteri dan anaknya ditolak tinggal (menyewa rumah) di Dusun Karet, Kecamatan Pleret -- karena dia tidak beragama Islam.
Dalam waktu tiga bulan berikutnya (Juli 2019), Â warga Bandut Lor, Argorejo, Kecamatan Sedayu menolak ibadah di rumah seorang Pendeta (Tigor Yunus Sitorus) yang sekaligus menjadi gereja. Pemkab Bantul mencabut izin mendirikan bangunan (IMB), kemudian kasusnya berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun akhirnya gugatan dibatalkan oleh penggugat (pendeta) melalui kuasa hukumnya.
Di bulan November 2019, sejumlah warga di Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan menolak upacara Piodalan yang digelar di rumah penduduk setempat (Utik Suprapti). Lengkapnya, di sini: https://regional.kompas.com/read/2019/11/15/17295001/upacara-piodalan-diprotes-sultan-hb-x-saya-minta-pak-bupati-menangani?page=all.
