FIFA (dari bahasa Prancis: Federation Internationale de Football Association) - Federasi Sepak Bola Internasional punya aturan pada statuta (pasal) 13, 14 dan 17 yang melarang adanya intervensi pemerintah setempat ke dalam organisasi sepak bola yang menjadi anggota FIFA, dalam hal ini PSSI.
Mengapa?
Jawabannya sederhana karena sepak bola adalah olah raga, sedangkan pemerintah adalah lembaga politik. FIFA berpendapat bahwa jika olahraga dicampur dengan Politik maka hasilnya akan runyam, ibarat kata hasil pertandingan (khawatir) bisa dinegosiasikan sesuai kesepakatan ala politik. Itulah mengapa keanggotaan PSSI dibekukan oleh FIFA karena campur tangan pemerintah beberapa tahun yang lalu.
Lalu bagaimana dengan balapan Formula E?
Balap Formula E adalah olahraga!
Olahraga? ... itu kan peran utamanya mobil, mana ada unsur olahraganya?
Nah perlu diketahui bahwa orang yang mengendarai mobil tersebut, biasa disebut pembalap, perlu rutin melakukan aktivitas olahraga sebelum pertandingan balap mobil berlangsung karena stamina dan konsentrasi seorang pembalap akan terkuras selama balapan. Tanpa stamina yang prima, tidak mungkin menghasilkan kemenangan.
Lalu bagaimana dengan Formula E yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI?
Ini seharusnya mengacu pada klausul FIFA di atas, Pemerintah dilarang ikut campur menangani olahraga (baca: balapan), karena hasilnya ribut melulu kan?!
Ribut-ribut soal biaya penyelenggaraan yang konon diambil dari dana APBD, banjir Jakarta juga dikait-kaitkan dengan penyelenggaraan balap Formula E lalu ribut soal persiapan sirkuit di Monas dengan dalih revitalisasi.
Sirkuit Monas untuk Formula E? Iya, itu bocoran dari berbagai sumber misalnya fox sport.co.id dan website resmi Formula E.
Sirkuit adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan balapan, di manapun di dunia ini, lay out sirkuit sudah beredar paling tidak 1 tahun sebelum balapan berlangsung.
Contoh, anda tahu lay out sirkuit Mandalika, Lombok? Tempat calon tuan rumah MotoGP 2021? Lay out sirkuit sudah beredar sejak tahun lalu!Â
Sirkuit Monas? Belum ada release resmi dari penyelenggara (baca: Pemerintah DKI) kecuali bocoran-bocoran di atas.
Alhasil, banyak netizen yang meyerukan: Boikot Formula E!
Sebenarnya, Formula E itu salah apa sih?
Kami komunitas mantan pembalap di masa muda tentu antusias menunggu penyelenggaraan Formula E di Jakarta, walaupun sensasi gelegar suara mesin dan knalpot mobil Formula E kalah jauh dibanding Formula 1, tapi sesuatu yang baru dan berbau balapan, selalu akan menarik.
Masalahnya adalah jika penyelenggaraan balapan Formula E tidak dikelola oleh Event Organizer (EO) profesional, pastinya akan amburadul. EO tentunya akan profesional dalam menggaet sponsor, mengelola dana sponsor, mengurus perizinan sampai mempersiapkan segala sesuatunya terutama sirkuit.
Lalu fungsi pemerintah apa dong?
Pemerintah hanya mengayomi sebagai back up saja dan sebagai pihak yang memberikan izin penyelenggaraan bukan pihak yang terjun langsung menyelenggarakan event.
Contoh, balapan Formula A1 GP (almarhum) beberapa waktu lalu di sirkuit Sentul.
Walaupun pembalap dan mobilnya membawa nama negara, tapi penyelenggaranya tetap EO profesional. Pemerintah, waktu itu presidennya Pak SBY, hanya sebagai pihak yang merestui dan membuka balapan secara resmi, bukan penyelenggara langsung. Hasilnya, tidak ada tuh ribut-ribut seperti Formula E.
Kalaupun Pemprov DKI serius mau menyelenggarakan balapan Formula E di Jakarta bulan Juni 2020 mendatang, sebaiknya Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI segera menggandeng EO Balap profesional agar balapan dikelola secara profesional dan terbuka.Â
Kalaupun banyak pihak yang keberatan dengan Sirkuit Monas, cobalah melirik sirkuit jalanan yang beberapa tahun lalu pernah dibangun di Lippo Village Karawaci, mungkin masih ada bekas-bekasnya untuk direnovasi dalam beberapa bulan ini (?).Â
Memang sedikit di luar kota Jakarta, tapi jika tidak mengedepankan gengsi politik, pastinya tidak ada masalah sirkuit Formula E berada di luar Provinsi DKI Jakarta.
Semua Happy...
***
