Pemilu presiden memang telah berakhir, tetapi masih belum final, sebab tim BPN Prabowo-sandi masih berjuang membawa hasil perhitungan suara KPU ke MK yang ditengarai terjadi pelanggaran pemilu yang masif dan terstruktur sehingga menyebabkan kekalahan pasangan Prabowo-Sandi pada pemilu April 2019 kemaren. secara hukum langkah yang dilakukan oleh tim BPN Prabowo-Sandi telah sesuai dengan Undang-Undang pemilu yang merupakan langkah legal dalam menggugat hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Meski BPN Prabowo-Sandi melakukan gugatan bukan berarti pihak mereka yang benar, semua perlu dibuktikan saat persidangan MK nanti melalui bukti-bukti kongkret dan kridibel. jika ternyata apa yang disangkakan oleh tim BPN Prabowo -sandi terbukti, maka ada 2 kemungkinan yang menjadi hasil keputusan MK yaitu mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Amin atau melakukan pungutan suara Ulang di TPS yang terbukti curang dan merugikan suara paslon 02. akan tetapi jika sangkaan BPN Prabowo-sandi dimentahkan oleh MK, maka secara sah pasangan Jokowi-Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
saat ini proses di MK masih berlanjut dengan berbagai retroikanya, kita sebagai warga negara yang baik hanya bisa menonton dan menerima apa yang nanti menjadi hasil akhir MK. tetapi jika kita berandai-andai pemilu presiden diulang maka siapakah yang bakal dirugikan?
melihat apa yang terjadi dalam dunia politik pasca pemilu kemaren, jika pemilu presiden diulang maka yang paling rugi adalah pasangan Prabowo-Sandi sebab ada beberapa partai koalisi yang tidak solid bahkan beberapa pihak menduga bakal menyebarang ke pihak pasangan Jokowi-Amin, sebut saja partai demokrat dan PAN.
Partai besutan SBY ini beberapa kali menunjukkan konflik terhadap tim BPN Prabowo-Sandi seperti tidak hadirnya SBY dalam kampanye Prabowo-Sandi karena harus menemani sang istri yang saat itu tengah berobat ke luar negri. kemudia saat debat capres yang menyebut kalau presiden sebelum jokowi lah yang membuat Indonesia amburadul, dan tentu kita tahu siapa presiden yang dimaksud.
kemudian pasca pemilu, dimana tim BPN Prabowo-sandi mengklaim kemenangannya dengan 1 lembaga survey internal, sedangkan partai demokrat lebih memilih untuk menunggu hasil perhitungan suara manual KPU dan menerima hasil perhitungan suara itu dengan kemenangan pasangan Jokowi-Amin.
perbedaan sikap partai demokrat tidak berhenti di situ saja, sebab saat bulan puasa kemaren AHY bersama Ibas melakukan silaturrahmi ke istana negara bertemu dengan presiden jokowi beberapa kali, meski mereka mengklaim hanya pembicaraan biasa tapi ini bisa menjadi sinyal kalau sebetulnya AHY memiliki kedekatan khusus dengan presiden yang merupakan pihak lawan dari koalisi BPN Prabowo-sandi.
jika melihat beberapa peristiwa yang terjadi antara demokrat dan koalisi BPN Prabowo-sandi, maka tidak mustahil kalau nanti partai demokrat beralih haluan menjadi koalisi pendukung jokowi apalagi berdasarkan hasil pemilu legislatif kemaren, partai demokrat berhasil meraup suara sebanyak 7,77% suara, dan itu bukanlah angka yang sedikit, jadi jika demokrat berubah haluan maka pengaruh perolehan suara prabowo-sandi akan mengalami penurunan yang cukup signifikan dan tentu saja ini merugikan Prabowo-sandi.
