Media Sosial Jadi Panggung Demokrasi Gen Z Menuntut Keadilan dan Transparansi Politik

Media Sosial Jadi Panggung Demokrasi Gen Z Menuntut Keadilan dan Transparansi Politik

Media sosial telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan politik dan kekuasaan. Jika dahulu ruang politik identik dengan forum konvensional seperti rapat umum, siaran televisi, dan baliho di sudut kota, kini seluruhnya berpindah ke layar ponsel dan algoritma yang menentukan arus wacana publik. Generasi Z, sebagai kelompok digital native yang tumbuh bersama teknologi, menjadikan media sosial bukan sekadar ruang hiburan, melainkan arena perdebatan ide, penyampaian aspirasi, dan alat untuk mengoreksi kebijakan publik. Melalui digital politics dan political engagement di platform seperti X, TikTok, dan Instagram, generasi ini menuntut keterbukaan dan keadilan politik dengan gaya yang segar dan kritis. Perubahan ini menunjukkan bahwa partisipasi warga negara kini bersifat aktif dan dinamis. Media sosial berperan sebagai instrumen demokrasi partisipatif yang menembus batas geografis, kelas sosial, dan ideologi.

Transformasi politik di ruang digital melahirkan fenomena yang dikenal sebagai pictivism, yaitu bentuk aktivisme berbasis visual dan simbol yang mampu membangun solidaritas dan kesadaran politik lintas wilayah. Gen Z menguasai estetika komunikasi digital yang memadukan narasi, humor, dan simbol budaya pop untuk mengemas isu serius menjadi pesan yang viral. Perubahan ini menggeser paradigma demokrasi dari sekadar prosedur elektoral menjadi partisipasi reflektif yang menilai kejujuran, integritas, dan transparansi aktor politik, meskipun keterbukaan informasi juga meningkatkan risiko munculnya misinformasi. Fenomena echo chamber memperkuat pembelahan sosial karena algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sejalan dengan preferensi pengguna.

Dalam bingkai nilai-nilai Pancasila, dinamika politik digital yang digerakkan oleh Gen Z sesungguhnya mencerminkan upaya aktualisasi nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab. Melalui media sosial, mereka menegaskan pentingnya musyawarah publik dalam bentuk yang lebih modern seperti diskusi terbuka, fact-checking, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Gen Z tidak lagi menunggu perubahan datang dari elit politik, tetapi menginisiasi gerakan melalui digital civic engagement yang berbasis kesadaran kolektif dan etika kebangsaan.

Ruang digital sebagai wadah Gen Z untuk menyalurkan kritik dan tuntutan terhadap lembaga negara yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi rakyat. Media sosial kini dimanfaatkan sebagai medium komunikasi politik yang terbuka, cepat, dan egaliter, memungkinkan terjalinnya dialog antara masyarakat dan penguasa tanpa perantara institusional. Gerakan digital yang muncul melalui tagar #ResetIndonesia menjadi salah satu wujud nyata partisipasi politik Gen Z yang berorientasi pada transparansi dan reformasi sistem pemerintahan. Aktivitas daring tersebut berakar pada jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengakui hak warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap penyelenggara negara secara bertanggung jawab.

Fenomena #ResetIndonesia menandai munculnya bentuk baru aktivisme digital berbasis simbolik yang dikenal sebagai pictivism. Gerakan ini memanfaatkan kekuatan visual sebagai bahasa solidaritas kolektif, di mana ribuan pengguna media sosial mengganti foto profil mereka dengan warna-warna brave pink, hero green, dan resistance blue. Tindakan sederhana namun bermakna ini menjadi representasi keberanian, harapan, dan perlawanan terhadap praktik politik yang dinilai tidak transparan dan jauh dari kepentingan publik. Dalam kerangka hukum nasional, tindakan ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui berbagai kanal komunikasi.

Gerakan pictivism dengan simbol warna #ResetIndonesia memperlihatkan transformasi cara generasi muda berpolitik di era digital yang mengutamakan kolaborasi, kreativitas, dan kesadaran moral. Penggunaan warna brave pink merepresentasikan semangat keberanian menghadapi ketimpangan sosial, hero green melambangkan komitmen terhadap kejujuran dan kelestarian moral publik, sedangkan resistance blue menggambarkan sikap tegas menolak praktik politik yang tidak akuntabel. Melalui pendekatan visual ini, Gen Z tidak hanya mengekspresikan pendapat, tetapi juga membangun narasi kolektif tentang perlunya pembaruan sistem politik yang lebih bersih dan terbuka. Aktivitas semacam ini merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat dan kelima, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan publik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gen Z hidup pada masa ketika media sosial bukan sekadar ruang berbagi, tetapi arena pembentukan kesadaran kolektif. Melalui tangan kreatif Gen Z, media sosial dapat menjadi panggung baru perjuangan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.