Amin Rais selaku anggota Dewan Dewan Pembina BPN Prabowo - Sandiaga Uno  mengancam akan menggerakkan massa jika terjadi kecurangan di pilpres 2019 kali ini daripada menempuh jalur hukum di MK.
Demikian juga dengan HRS yang ada di Mekah Arab Saudi sana juga menyerukan agar rakyat Indonesia melakukan gerakan jika terjadi kecurangan dalam pilpres 2019 ini.
Melihat realita politik paska perhitungan cepat (QC) yang mengunggulkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, dimana hanya BPN Prabowo saja tanpa disertai para ketua umum dari  PD, PAN dan PKS yang merupakan partai pendukungnya untuk melakukan deklarasi dan mengadakan acara syukuran kemenangan, rasanya kini Prabowo sudah ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya itu.
Jika kita tengok ke belakang, jauh sebelum Partai Demokrat sudah menyatakan bahwa memberi kebebasan kepada anggota partainya untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Â Secara resmi memang mendukung Prabowo-Sandiaga Uno, tetapi membiarkan kepada anggotanya untuk memilih Jokowi-Ma'ruf.
Paska QC, partai Demokrat pun tidak banyak bereaksi. Mereka lebih suka menunggu kasil perhitungan resmi yang nantinya akan dikeluarkan KPU pada 22 Mei 2019. Lagi pula, mereka juga diperkirakan sudah lolos ambang batas parlemen sehingga bisa menempatkan wakilnya di Senayan.
Sikap menjaga diri ini tentu saja dimaksudkan juga  untuk menjaga agar memperoleh simpati dari masyarakat yang bisa menjadi bekal bagi AHY di 2024 nantinya.
Pada saat-saat terakhir pilpres 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mendiamkan saja jika ada anggotanya yang ternyata mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Padahal secara partai mereka harusnya mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Paska QC pun juga sikap PAN adem-adem saja, kecuali sikap AR yang masih ngotot akan melakukan gerakan massa jika terjadi kecurangan.
Bahkan kini sang Ketua PAN, Zulkifli Hasan telah bertemu Jokowi di istana negara. Naga-naganya Pan pun sudah bisa menerima jika kubu yang mereka perjuangkan akhirnya kalah.
Pun demikian dengan PKS, bagi yang mereka bersama-sama PN dan PD yang dapat dipastikan akan mampu meloloskan wakilnya ke Senayan, lebih suka untuk menahan diri tidak mengikuti langkah-langkah Prabowo, apalagi mengikuti langkah AR dan HRS yang ingin mengerahkan massa.
Pilpres bagi PD,PAN dan PKS udah usai. Kini mereka lebih memikirkan bagaimana mereka nantinya dalam menghadapi tahun 2024 yang akan datang.
Sekarang yang tersisa di BPN adalah Prabowo bersama orang-orang yang tergabung dalam GNPF ulama, ditambah pengikut HRS dan AR.
Melihat kenyataan seperti ini, maka dpat dipastikan bahwa gerakan massa atau "people power" yang digaungkan AR ataupun HRS tak akan banyak yang mengikutinya. Paling banter hanya akan diikuti oleh mereka ini saja. Jika diibaratkan sebuah bunga maka gerakan yang digaungkan AR ataupun HRS ini seperti bunga yang layu sebelum berkembang.
Akan tetapi jika nantinya kubu Prabowo-Sandiaga Uno kalah di pilpres 2019 sesuai dengan perhitungan resmi  dari KPU, dan mereka lebih memilih untuk turun ke jalan berdemo, maka yang akan mereka hadapi adalah aparat kepolisian dan TNI. Jadi rakyat Indonesia tak perlu khawatir terhadap mereka. Sudah ada yang akan mengurusi mereka nantinya.
Namun demikian, Â semoga saja hal itu tidak terjadi. Semoga Prabowo mau berlapang dada, "legowo" jika nantinya sesuai dengan perhitungan resmi dari KPU akhirnya harus kalah di pilpres 2019 ini.
podjok pawon, april 2019
