Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menjadi salah satu program unggulan para pasangan calon Pilkada DKI Jakarta. Mereka (para pasangan calon) punya macam-macam gagasan dalam melakukan penataan PKL.
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat semasa menjabat telah banyak melakukan penataan dan pelatihan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini masih akan mereka teruskan jika terpilih kembali menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Ahok-Djarot telah mewacanakan di tahun 2017 ini akan ada 20 titik baru lokasi PKL yang dananya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR). 20 titik tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
"PKL mungkin ada 600 ribu di Jakarta. Nah, bagaimana kita berikan tempat buat mereka masuk. Nah, model lenggang Jakarta kan saya sengaja suruh swasta yang bikin, CSR. Berapa duit. Saya udah punya patokan nih. Pembinaan PKL 15 miliar. Berarti UMKM kalo dia punya 300 Miliar, udah bikin 20 pembinaan, “ujar Ahok.
Ahok seakan ingin mengulangi kesuksesan Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan CSR untuk pembangunan RPTRA. Dengan dana CSR maka pemeliharaannya akan lebih profesional karena menggunakan melibatkan pihak swasta.
Tidak hanya itu, untuk melakukan pembinaan, Ahok-Djarot telah menetapkan berbagai lokasi binaan kepada para PKL. Dengan adanya lokasi binaan ini maka para PKL bisa dimasukkan ke lokasi tersebut kemudian dibina menjadi pedagang yang mandiri. Dengan begitu, pemprov bisa mengontrol produk yang diperdagangkan tidak membahayakan pembeli.
Djarot mengungkapkan nantinya ia juga akan mewajibkan para pengelola mall dan perkantoran untuk menempatkan para PKL. Dengan begitu jumlah PKL yang berjualan dipinggir jalan dan mengganggu ketertiban dapat terus dikurangi.
“Lokbin itu bisa digunakan di mal-mal dan perkantoran. Mereka kan punya kewajiban di situ. Di mal-mal harus ada tempat menampung PKL, juga harus dibina. Itu semua, mal dan tempat perkantoran harus meyediakan. Karena tidak semua orang bisa makan di dalam mal, karena mahal,” jelas Djarot.
Program penataan ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait keberadaan PKL yang selama ini kerap dianggap mengganggu ketertiban umum seperti berjualan di trotoar dan kondisi makanan yang tidak layak. Dengan adanya program penataan dan pembinaan PKL, Ahok-Djarot telah menunjukkan komitmennya untuk menaikkan taraf hidup para pedagang dan menciptakan ketertiban umum.