Masa kampanye baru berjalan beberapa minggu, sudah banyak isu politik uang beredar. Politik uang jelas terlarang dalam bentuk politik manapun. Wujud politik uang pun bermacam-macam, mulai dari yang langsung sampai yang tidak langsung. Politik uang langsung contohnya suap, atau bagi-bagi uang saat blusukan, dan lain-lain. Politik uang tidak langsung inilah yang ‘rada’ sulit dideteksi keberadaannya. Tapi, gampangnya politik uang tidak langsung bisa terdapat dalam janji-janji program kerja atau iming-iming sebelum masa pemilihan.
Nah, janji-janji program kerja Agus-Sylvi banyak yang mengarah ke politik uang tidak langsung. Bawaslu sudah menekankan pada tiap-tiap calon supaya tidak main kotor. Tapi celah masih bisa dicari oleh pasangan nomor urut 1 ini. Janji mereka untuk mengucurkan dana yang besar menumbuhkan kecurigaan; apakah ini bentuk iming-iming dan rayuan untuk mendulang suara?
Ringkasnya, agus mengumbar janji akan mengganggarkan 25 Triliun Rupiah selama 5 tahun! Jumlah ini meliputi 1 Miliar untuk satu RW tiap tahunnya, 5 juta untuk keluarga tidak mampu dan 50 juta untuk memulai usaha baru. Dan juga program BLS(T). Jumlah uang lain belum dirincikan lebih lanjut oleh Agus
Jumlah uang yang luar biasa dan beresiko tinggi ini dianggap bukan masalah serius oleh Agus. Agus mengakui uang ini bukan untuk dibagi-bagi. Tapi mengingat jumlah rakyat miskin yang begitu banyak dan RW yang juga banyak, sistem pengawasan macam apa yang sanggup dilaksanakan Agus? Apalagi dengan karir politiknya yang minim.
Agus menempatkan persoalan serawan ini sebagai nilai jual utama program-programnya, lantas kemungkinan besar inilah politik uang yang dimainkan nomor urut 1 dalam PILKADA DKI kali ini. Agus seharusnya waspada, KPK semakin giat mengawasi transparansi dana Kepala Daerah, baru-baru ini KPK melunjurkan aplikasi ‘JAGA’ yang dapat diunduh tiap smartphoneuntuk melaporkan kecurangan, pungli atau korupsi. ayo, lebih waspada mas Agus.
