[caption id="" align="alignnone" width="600" caption="Foto: Tenaga kerja Indonesia, yang baru saja dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi, menghapus air mata saat tiba di Terminal II, Bandara Soekarno-Hatta, Banten, beberapa waktu lalu. (KOMPAS/PRIYOMBODO)"][/caption]
BEBERAPA hari terakhir ini, persoalan yang dialami TKI di luar negeri terus mengemuka. Salah satu yang menjadi topik pembahasan adalah hukuman pancung atas TKI bernama Ruyati. Kenapa kasus ini tiba-tiba heboh sehingga nyaris mengalahkan berita keberadaan Nunun Nurbti dan Muhammad Nazarudin?
Kasus ini mendapat sorotan publik, karena pemerintah justru mengetahui eksekusi mati Ruyati dari media massa. Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, pemerintah telah ‘kecolongan’, karena sebelumnya Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi mengenai pelaksanaan eksekusi itu.
Lantas, kenapa Pemerintah seakan-akan diam dan tak tanggap merespon keluh kesah pembawa devisa negara itu? Bahkan yang ada malah Pemerintah Arab Saudi menuding Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan pembohongan publik, bahwa Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat sudah meminta maaf dan menyatakan menyesal terkait eksekusi mati Ruyati binti Satubi. OMG! Kenapa Pemerintah RI harus berbohong? Agar tak kehilangan muka?
Akhirnya, kasus eksekusi mati Ruyati ini membuka tabir banyak persoalan TKI di luar negeri. Mulai dari masih adanya kasus penyikasaan, perkosaan, pembunuhan oleh majikan, penipuan oleh calo dan penyalur TKI hingga para TKI yang kini menanti ajal.
Mengutip data dari Migrant Care yang dilansir kompas.com, organisasi yang peduli terhadap TKI,saat ini ada 28 TKI lainnya yang bakal bernasib sama dengan Ruyati. Ke-28 TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi adalah Sulaimah, Siti Zaenab Duhri Rupa, Muhammad Zaini asal Madura. Dwi Mardiyah, Nurfadilah, Suwarni, Hafidz Bin Kholil Sulam, Nursiyati asal Jawa Timur. Selain itu ada Eti Thoyib Anwar, Yanti Irianti, Karsih, Ruyati, Darsem, Emi, Nesi, Rosita Siti, Saadah, Jamilah asal Jawa Barat serta Satinah asal Jawa Tengah.
Dari Kalimantan Selatan tercatat Aminah Budi, Darmawati Tarjani, Muhammad Niyan, Abdul Aziz Supiyani, Muhammad Mursyidi, dan Ahmad Zizi Hatati. Dari Kalimantan Barat tercatat Sulaimah. Dua TKI lainnya belum diketahui asal daerahnya, yaitu Nurmakin Sobri dan Ahmad Fauzi. Parahnya lagi, sejumlah TKI yang sudah tiba di Tanah Air mengakui pernah sebagai ‘budak seks’ saat bekerja di Arab Saudi.
Bagi saya, inilah titik awal dimulainya kerja pemerintah dan instansi terkait secara intensif. Kasus ini bukan wacana politik ataupun pencitraan, karena dibutuhkan aksi nyata. Jika memang dibutuhkan orang yang ahli di bidang hukum, maka rekrutlah pengacara yang berpengalaman. Tapi jika memang dibutuhkan pembenahan internal dari TKI, maka mulailah pendidikan bagi TKI informal.
Saya sangat prihatin, cercaan terhadap TKI justru muncul dari orang Indonesia sendiri. Adalah Gatot Abdullah Mansyur, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, yang mengeluhkan SDM TKI di Arab Saudi sangat minim. Kondisi itu menyebabkan banyak di antara para pekerja itu tidak dapat bekerja efektif di rumah majikan.
Menurut saya, pejabat negara tak perlu mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati para TKI. Duta Besar Indonesia seharusnya membela TKI yang sudah berjuang keras mengharumkan negeri ini, meski berstatus sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau tenaga kerja informal.
Pak Dubes di Arab Saudi harus memilah-milah, mana TKI yang tak mampu bekerja! Jangan-jangan, TKI yang tak mampu bekerja itu adalah TKI illegal yang datang ke Arab Saudi melalui jasa calo yang bermasalah.
Bahkan seharusnya, Pak Dubes melarang calo dan penyalur TKi tak resmi tersebut, sekaligus memulangkan TKI illegal yang tak mampu bekerja.
Kini, penguasaan ‘bola’ ada di tangan pemerintah. Tim ujung tombak ini harus mampu mengelola ritme pertandingan dan jangan sampai bikin blunder di lapangan. Dan tentunya, Pak Beye harus menunjukkan leadership sebagai pemimpin dengan menunjukkan kepekaan dan strategi jitu di lapangan.
Saya sependapat dengan berbagai kalangan. Pak Beye perlu turun langsung dalam membebaskan TKI di Arab Saudi yang terancam hukuman mati. Pak Beye harus meniru langkah politik yang pernah diambil oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid ketika membebaskan Siti Zaenab, TKI asal Desa Martajasah, Bangkalan, Madura, dari hukuman mati pada 1999.
Apalagi, dalam struktur Pemerintah Arab Saudi, kedudukan seorang raja melebihi hukum yang berlaku.
Meskipun dalam hukum pidana pelaku pembunuhan harus dipancung, ketika rajanya meminta untuk membatalkannya, hukuman tersebut pun tidak berlaku.
Mungkinkah sikap Gus Dur itu akan terjadi lagi? Inilah saatnya dibutuhkan kemauan (political will) dari seorang Pak Beye.
Salam Kompasiana!
