Hari ini masyarakat Indonesia telah dihebohkan oleh sidak yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang meloncat pagar sebuah rumah yang dijadikan penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11). Secara kasat mata, apa yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja itu sangat bagus, sehingga mendapat perhatian dan pujian dari masyarakat. Namun jika kita mengimplementasikan tugas pokok seorang Menteri, apakah hanya cukup melakukan sidak dengan membawa beberapa wartawan dan kamera, mengingat beliau baru beberapa hari menjadi Menteri. Ari Kusuma salah satu Tokoh Pemuda Tenaga Kerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi mengatakan, idealnya tugas Menteri yang baru itu menyiapkan perumusan kebijakan, mengkaji dan menganalisa setiap isue yang berkembang untuk dijadikan kebijakan pemerintahanya. "Adapun hasil dari kebijakan, langsung di implementasikan dalam sebuah produk yang bernama Undang-Undang ( UU ) atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja ( PERMENAKER ), setelah terbentuk legal standingnya, maka produk sebuah kebijakan itu disalurkan kepada Instansi dan Dinas terkait, " tutur Ari ketika berbincang dengan BMI News (5/11). "Jika pada pelaksanaanya terdapat kesimpangan, maka pakailah sidak untuk membuat jera dan memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal melakukan sidak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas dasar tidak di indahkanya arahan yang sesuai kebijakan pemerintah, " tambahnya. "Sampai saat ini saya belum tahu program dan kebijakan yang dibuat Menteri Tenaga Kerja, tahu-tahu heboh melakukan sidak dan muncul di beberapa media online, "pungkas Ari. Ungkapan sinis juga dilontarkan Dedi Hikmatullah S.Pd, ia menilai para Menteri yang sekarang sesuai dengan namanya, yaitu kabinet kerja, mereka melakukan kerja, kerja namun tidak mempunyai plan dan program kerja yang dimiliki. "Seharusnya sebelum bekerja itu harus mempunyai program yang disiapkan dan disampaikan kepada masyarakat, agar kami sebagai rakyat tahu dan bisa menilai apa manfaat dan kekurangan dari kebijakan program tersebut, " kata Dedi. "Kalau ada laporan dan sudah tahu ada indikasi CTKI ( Calon Tenaga Kerja Indonesia ) ilegal yang ditampung disebuah rumah, kenapa tidak melapor Polisi saja, itukan sudah kerjaanya polisi, tidak usah capek-capek lompat pagar, sebenarnya ada yang lebih penting dari sekedar loncat pagar, diantaranya Menteri Tenaga Kerja harus bisa menyediakan lapangan kerja dan upah yang layak, agar masyarakat tidak berbondong-bondong menjadi TKI keluar negeri, "tandas Dedi. Tidak ketinggalan pengamat sosial di Jeddah, Muhammad Roland juga ikut mengomentari 100 hari kerja para Menteri, disatu sisi Roland senang melihat para Menteri yang mulai dekat dengan rakyat dan rajin belusukan dari mulai Menteri Perdagangan ke Blok M, Menteri Perhubungan ke Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Perikanan ke Pantai Sulawesi dan dihebohkanya oleh aksi  Menteri Tenaga Kerja yang melakukan aksi loncat pagar di penampungan. Namun disisi lain, ia sangat khawatir atas belusukanya para menteri bisa membuat lupa substansial permasalahan yang dihadapi negara Indonesia. "Mudah-mudahan  para Menteri bisa bekerja dengan baik dan tidak terlena dengan belusukan yang selalu disorot kamera wartawan. " ujarnya.
