Infrastruktur merupakan elemen utama pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di dunia, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan adalah tujuan utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembiayaan yang berkelanjutan merupakan salah satu langkah untuk mencapai ini. Indonesia telah mengambil langkah-langkah progresif dalam mengembangkan strategi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan fokus pada pembiayaan yang efektif dan regulasi yang memfasilitasi implementasi proyek infrastruktur
Infrastruktur memegang peranan kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan telekomunikasi dapat meningkatkan konektivitas, memfasilitasi perdagangan, menarik investasi, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing ekonomi. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur yang layak akibat keterbatasan dana untuk investasi infrastruktur.
Pembiayaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Inovasi dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran, seperti dengan pendekatan-pendekatan seperti crowdfunding dengan digital platform, green and sustainable finance, dan KPBU.Strategi pembiayaan yang berkelanjutan juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya dari setiap sektor dengan maksimal.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu menerapkan strategi pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan, yaitu:
1. Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur
Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran negara untuk investasi infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan negara, seperti melalui reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. Namun, anggaran pemerintah saja tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur yang besar.
2. Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership/PPP)
Pemerintah dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur melalui skema Kemitraan Publik-Swasta (PPP). Dalam skema ini, pemerintah dan swasta berbagi risiko dan pendanaan untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dan memanfaatkan keahlian dan efisiensi sektor swasta.
3. Penerbitan Obligasi Infrastruktur
Pemerintah dapat menerbitkan obligasi infrastruktur untuk menarik investasi dari investor institusional seperti dana pensiun dan asuransi. Obligasi ini dapat memberikan imbal hasil yang menarik dan mendorong investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur.
4. Pendanaan dari Lembaga Keuangan Multilateral
