Rabat - Kementerian Luar Negeri Tunisia mengeluarkan pernyataan Jumat malam dan mencoba membenarkan tindakan bermusuhan dan sangat tidak bersahabat dari otoritas Tunisia terhadap tujuan nasional pertama dan kepentingan Kerajaan Maroko yang lebih tinggi.
"Isi pernyataan itu berisi banyak ketidakakuratan dan ketidakbenaran," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Afrika dan Maroko yang tinggal di luar negeri pada Sabtu.
"Jauh dari menghilangkan ambiguitas seputar posisi Tunisia, itu hanya memperdalam mereka," kata juru bicara kementerian.
TICAD bukan pertemuan Uni Afrika, tetapi kerangka kerja untuk kemitraan antara Jepang dan negara-negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik, tambah sumber yang sama.
Diansir laman mapnews, menerangkan, bahwa TICAD, adalah bagian dari kemitraan Afrika, seperti halnya dengan China, India, Rusia, Turki, atau Amerika Serikat, dan hanya terbuka untuk negara-negara Afrika yang diakui oleh mitra.
Akibatnya, aturan Uni Afrika dan kerangka kerjanya, yang sepenuhnya dihormati oleh Maroko, tidak berlaku dalam kasus ini.
Mengenai undangan entitas separatis ke TICAD-8, juru bicara Kementerian ingin mengklarifikasi bahwa telah disepakati sejak awal dan dengan kesepakatan Tunisia, bahwa hanya negara-negara yang telah menerima undangan yang ditandatangani bersama oleh Perdana Menteri Jepang. Sementara Menteri dan Presiden Tunisia akan dapat mengambil bagian dalam pertemuan ini.
Sebuah nota verbal resmi yang dikeluarkan oleh Jepang, 19 Agustus 2022, secara eksplisit menekankan bahwa undangan yang ditandatangani bersama ini adalah "satu-satunya dan undangan asli yang tanpanya tidak ada delegasi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam TICAD-8," yang menyatakan bahwa "undangan ini adalah tidak ditujukan untuk entitas yang disebutkan dalam note verbale 10 Agustus 2022," yaitu entitas separatis, kata sumber yang sama.
Dia lebih lanjut menambahkan bahwa dalam kerangka inilah 50 undangan dikirim ke negara-negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan Jepang dan bahwa Tunisia tidak memiliki hak untuk menetapkan proses undangan sepihak, paralel dan khusus untuk entitas separatis, bertentangan dengan keinginan eksplisit dari mitra Jepang.
Juru bicara Kementerian juga menekankan bahwa pernyataan Tunisia menunjukkan ketidakakuratan yang sama pada posisi Afrika. Posisi ini selalu didasarkan pada partisipasi inklusif negara-negara Afrika, bukan anggota AU.
