Presiden Jokowi Widodo tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan seleksi penerimaan peserta didik baru (PBDB). (Mendia Indonesia  kamis, 13 Austus 2023, Hal 13). Persoaalan Penerimaan peserta didik baru, bukan dari regulais yang telah di putuskan oleh Pemerintah, tetapi keberpihakan masyarakat yang memiliki kepentingan tidak memberikan dukukngan pada kegiatan PPDB. Orang tua atau masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya ke negeri sangat antutsias apalagi di dukung dengan sekolah gratis di beberapa daerah seperti di Banten. Pejabat yang menitipkan Anak nya untuk di terima ke sekolah negeri bukan hanya saat ini terjadi, titim menitip anak sekolah di sekolah negeri sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya.
Pengalaman pribadi penulis bersekolah SMP dan SMA di sekolah Swasta di Bandung, ketika itu baik di SMP Negeri dan SMA Negeri dengan sistem tes, hasilnya tidak di terima saat itu cuek saja langsung pilih sekolah swasta yang terdekat bukan yang paforit sekolah biasa begitupun dengan SMA Negeri penulis tidak diterima, tetapi ketika itu ada juga yang menawari bisa masuk lewat belakang dengan imbalan uang,  kalau mau memaksakan bisa saja sekolah di negeri, karena Bapak ku seorang tentara dengan menghadap ke pimpinan satuan pendidikan  tidak mustahil bisa di terima. Artinya titip menitip sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, bukan karena regulasi yang telah di ambil oleh pemerintah, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke sekolah negeri rela dengan mengeluarkan biaya sebesar apapun asal dapat di terima.
Kejadian itu terus berulang-ulang dari tahun ke tahun. bagaimana solusinya. Bukan sistem yang dirubah tetapi pengawasan aparat hukum untuk memantau prilaku masyarakat yang ingin kemudahan untuk bersekolah pada sekolah Negeri. Di era sekarang banyak sekali oknum lembaga masyarakat yang menampung peserta didik untuk dapat masuk ke sekolah negeri, dengan menampung peserta didik yang tidak di terima, setelah di tampung, menghadap ke sekolah untuk memaksakan masuk dan harus di terima di sekolah Negeri yang di tuju. Tahun 80 an berbeda dengan tahun milenial dimana jumlah penduduk semakin banyak dan sekolah negeri terbatas khususnya SMA Negeri, berbeda dengan Sekolah Dasar di desa superti di Kecamatan Teluknaga satu desa terdiri dari beberapa SD Negeri bisa ada tiga bahkan 4 sekolah dasar, berikut SMP Negeri di Kecamatan Sudah ada 4 SMP Negeri, sementarara SMA Negeri hanya ada satu. jadi perlu di pertimbangkan adanya sekolah baru di Kecamapatan yang jumlah penduduknya meningkat sangat pesat sementara pelayanan pemerintah kepada masyarakat terbatas husunya sekolah SMA. di sekolah Dasar ketika PPDB tidak sibuk mencari psera didik, yang bagus pelayanan masyarakat akan memilih sekolah tersebut jadi lebih di tekankan pada inovais Kepala Sekolahnya. Â seringa akan terjadi persaingan antar sekolah dasar untuk memikat masyarakat.Â
Bagamana, semakin banyak sekolah nanti Swasta tidak kebagian peserta didik, jika regulasi benar-benar di lakukan dan tidak ada masyarakat yang memaksa ingin sekolah ke Sekolah negeri dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan kepada prilaku masyakarat dan masyarakat sendiri memiliki pola pikir sekolah di sekolah Negeri atau sekolah swasta sama saja tergantung dari peserta didik itu sendiri yang memiliki semangat unduk sekolah, pasti akan susses.
Jadi prilaku masyarakat yang selalu memaksakan putera-putrinya untuk kesekolah negeri agar di pikirkan oleh negara. Prilaku tersebut apakah karena sekolah gratis atau orang tua déserta didik yang tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan ke sekolah swasta yang lebin bank. Sekolah swasta yang sudan mapan bankan prestasinya bagus memiliki pasar tersendiri, tidak takut kekurangan peserta didik. Bankan peseta didik yang mencari sekolah yang bermutu. Regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus dilakukan pengawasan terhadap prilaku masyarakat.
