"Kami Pramuka Indonesia, Manusia Pancasila" --- baris ini bukan sekadar petikan lagu pengiring upacara, tetapi panggilan bagi generasi muda untuk menjadikan nilai Pancasila hidup nyata dalam setiap langkah, sejalan dengan ajaran Baden-Powell bahwa "a week of camp life is worth six months of theoretical teaching in the meeting room," yang mengingatkan kita bahwa pengalaman langsung jauh lebih efektif membentuk karakter dibanding teori semata, terutama di era digital saat anak-anak sangat mudah terpapar informasi yang belum tentu benar dan perilaku sosial yang menyimpang.
Pramuka: Lebih dari Sekadar Ekstrakurikuler
Sejak lahir pada 14 Agustus 1961, Pramuka telah dirancang sebagai laboratorium karakter bangsa, di mana Tri Satya dan Dasa Darma bukan hanya pedoman, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan disiplin, kepemimpinan, kepedulian, dan tanggung jawab. Kapoksi Baleg DPR RI Fraksi Gerindra, Melati, menekankan bahwa RUU PIP tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan aktivitas nyata yang membumikan Pancasila, dan Pramuka menjadi mitra strategis yang relevan, karena di sini anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan nyata seperti perkemahan, proyek lingkungan, dan bakti sosial (Fraksi Gerindra, 2025).
Dalam konteks ini, pengajaran langsung yang diajarkan Baden-Powell, di mana anak-anak belajar melalui pengalaman di alam terbuka dan kerja tim, menjadi inti dari pembentukan karakter. Anak-anak belajar kerjasama tim, pengambilan keputusan adil, kepedulian terhadap sesama, dan menghadapi tantangan secara bertanggung jawab, sehingga karakter yang terbentuk tidak sekadar teori tetapi melekat pada kehidupan nyata.
Selain itu, pengalaman nyata ini memungkinkan anak-anak belajar menjadi individu yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berbudi pekerti luhur, mampu berempati, peduli terhadap lingkungan, dan mempraktikkan keadilan sosial, sejalan dengan tujuan membumikan nilai-nilai Pancasila melalui RUU PIP.
Dengan demikian, integrasi Pramuka ke dalam RUU PIP bukan hanya langkah formal, tetapi strategi tepat untuk memastikan pembinaan karakter anak-anak dan remaja Indonesia dilakukan secara efektif, berkesinambungan, dan berdampak nyata di kehidupan sosial, moral, dan budaya bangsa, sehingga generasi muda benar-benar menjadi manusia Pancasila yang nyata.
Landasan Hukum yang Menguatkan
Baden-Powell pernah menekankan pentingnya mengubah sikap dari "what can I get" menjadi "what can I give," dan hal ini sangat relevan dalam konteks regulasi kepramukaan, karena pendidikan karakter tidak bisa berjalan tanpa payung hukum. Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024 menegaskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat, memberikan dasar agar Pramuka dapat menjadi instrumen resmi pembumian Pancasila (BPIP, 2024).
Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 menegaskan Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler utama, sehingga pembinaan karakter melalui kegiatan ini bukan sekadar pilihan, melainkan hak dan kewajiban sekolah untuk menyiapkan wadah efektif bagi peserta didik agar mampu memahami dan menginternalisasi nilai Pancasila secara praktis (Kemdikbudristek, 2024).
Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 menegaskan kepramukaan sebagai bagian integral pendidikan karakter, memastikan setiap aktivitas, pelatihan, dan proyek yang dilakukan peserta memiliki landasan hukum sah, aman, dan terarah, serta konsisten membentuk karakter sesuai prinsip Pancasila (Kemdikbud, 2014).
