Ada pengamat yang sudah pesimis untuk mengatasi konflik kepentingan pada sistem birokrasi kita, katanya sudah menjadi budaya. Ambil contoh, pemberian gratifikasi berupa ucapan terima kasih dari rekanan terhadap pejabat, banyak yang menganggap sebagai hal yang wajar. Padahal, dari sinilah awal konflik kepentingan bermula.
Tapi seharusnya tetap ada harapan, bila misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat dan kembali menunjukkan taringnya yang lebih tajam. Apalagi bila lembaga penegak hukum yang lain sperti kejaksaan dan kepolisian juga membaik kinerjanya.
Dok.situsekonomi.com
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!