Tapi jangan lupa, risiko kredit yang terkonsentrasi pada korporasi relatif tinggi. Satu perusahaan menunggak, artinya puluhan miliar kredit terancam macet atau menjadi Non Performing Loan (NPL), yang di bank syariah diistilahkan dengan Non Performing Financing (NPF).
Padahal, kalau kredit kecil, sepuluh orang menunggak dari seribu orang peminjam, tidak bakal menggoyahkan bank, karena risikonya tersebar.
Maka meskipun BM sangat berjasa dalam melakukan sosialisasi ekonomi syariah tapi kini terancam gulung tikar, kalau belum ada tindakan penyelamatan. Dana BM banyak yang menyangkut di perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang.Â
Dulu memang era keemasan perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara. Tapi semuanya tergantung pada siklus ekonomi yang sekarang kurang bersahabat dengan sektor tersebut.
Celakanya, BM tak punya cantelan yang lebih kuat seperti bank syariah lain yang rata-rata merupakan anak perusahaan dari sebuah bank konvensional.Â
Sebagai contoh, bank syariah terbesar saat ini di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri. Demikian pula dengan BRI Syariah dan BNI Syariah adalah anak perusahaan BNI dan BRI.
Jadi, terhadap bank syariah yang berstatus anak perusahaan, yang sebetulnya kondisinya juga tidak begitu bagus, induknya siap membantu.
Bantuan induk itu bisa dengan memberikan orang terbaik untuk duduk di kursi direksi bank syariah, menyuntikkan dana atau bantuan teknologi dan operasional.
Masalahnya, wacana penyelamatan BM berkembang melebar, sampai muncul isu bank-bank BUMN akan diimbau (bahkan ada yang mengkhawatirkan akan dipaksa) untuk membantu BM.
Akibatnya sepanjang minggu lalu harga saham bank-bank BUMN pun merosot, sampai akhirnya kembali pulih setelah ada penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa bank-bank BUMN tidak ada hubungannya dengan BM dan tidak akan menyelamatkannya, sebagaimana dilansir dari cnbcindonesia.com (14/11/2019).
Hal ini dipertegas oleh Wakil Menteri BUMN yang mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Kartiko Wirjoatmodjo, bahwa BUMN tidak berwenang dalam penyelamatan BM. Aksi korporasi yang bisa dilakukan bank-bank BUMN hanya untuk tujuan bisnis murni, yaitu mencari untung.
