Boleh-boleh saja kalau ada yang menafsirkan Sumbar tidak kekurangan orang yang kompeten buat jadi pemimpin. Soalnya selama  era pergerakan merebut kemerdekaan dulu, banyak pahlawan nasional yang berasal dari Minang. Setelah merdeka pun ada saja menteri yang berdarah Minang di setiap pembentukan kabinet.
Maka tentu menarik bila sesekali diberi kesempatan putra terbaik yang bukan putra daerah untuk memimpin Sumbar. Siapa tahu dengan memakai "kacamata" lain, hasilnya akan lebih bagus, mungkin akan ada gebrakan menerobos hal yang selama ini sulit dilakukan.
Sebagai contoh, salah satu kendala di Sumbar adalah sulitnya membebaskan lahan untuk membangun suatu proyek, karena berhadapan dengan tanah ulayat yang kepemilikannya diatur secara adat.
Jangan berpikiran kalau Sumbar dipimpin oleh orang luar, artinya terdapat penurunan mutu orang Minang. Toh, sebaliknya, perantau Minang yang sukses bisa saja jadi pemimpin di tempat perantauannya. Dengan adanya "saling pertukaran kepala daerah" diharapkan wawasan kebangsaan semakin tumbuh di masyarakat kita.Â
Namun hal itu menuntut terkikisnya ketimpangan mutu sumber daya manusia antar provinsi. Sebagai contoh, untuk saat ini agaknya sulit memberi kesempatan yang bukan orang Papua untuk menjadi gubernur di provinsi Papua atau Papua Barat.Â
Padahal sekadar berandai-andai, bila Papua dipimpin orang Batak atau orang Manado, mungkin lebih bagus hasilnya. Tapi masalahnya, orang Papua sendiri akan terpinggirkan, karena untuk bersaing di luar Papua, tampaknya masih berat.
Jadi memang harus dilihat kasus per kasus sesuai karakteristik suatu daerah dan kemampuan bersaing sumber daya manusianya di level nasional.Â
Untuk Pulau Jawa sepertinya tak ada masalah. Ingin juga melihat bagaimana kalau sesekali gubernur Jabar bukan orang Sunda dan gubernur Jatim atau Jateng bukan orang Jawa. Tapi khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tentu tidak mungkin karena sudah diatur tersendiri.
