Mardani Ali Sera Haramkan Tagar 2019 Ganti Presiden

Koalisi pendukung Prabowo-Sandi sudah tidak kompak lagi. Dua partai, yakni PAN dan Demokrat sudah memberi sinyal untuk merapat ke Jokowi-Ma'ruf. Sekarang giliran PKS yang membuat langkah yang seperti menjadi anti klimaks perjuangan capres yang diusungnya. Maka praktis tinggal Gerindra yang berjuang sendirian.

Seperti banyak diberitakan media daring, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, melontarkan pernyataan yang sangat bernilai positif sebagai wujud sportivitas dalam kontestasi pilpres yang lalu, sekaligus menjadi media rekonsiliasi yang dinanti-nantikan masyarakat banyak.

Mardani yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mengaku sudah mengharamkan seruan "Ganti Presiden", sejak 13 April lalu, bersamaan dengan hari terakhir kampanye.

Artinya, Mardani yang terkenal bersuara lantang dan boleh dikatakan sebagai otak dari pencetus #2019GantiPresiden, akhirnya patuh pada peraturan yang dibuat KPU, bahwa begitu periode kampanye telah habis, maka apakah tahun ini Presiden akan berganti atau tetap menjadi milik petahana, harus menghormati pilihan mayoritas rakyat pada pemilu 17 April lalu.

Dilansir dari suara.com (4/6/2019), menurut Mardani, rekonsiliasi dibutuhkan agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari benturan serta potensi memecah belah masyarakat. "Cara terbaik memang elit pendukung kedua capres-cawapres itu segera menjalin komunikasi", kata Mardani di komplek DPR-RI Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2019) lalu. 

Terlepas dari apapun niat Mardani, pernyataannya jelas perlu diapresiasi. Apalagi kalau mengingat PKS menjadi partai yang dinilai oleh banyak pengamat, mesin politiknya paling berfungsi menggerakkan para pendukungnya. Meskipun belum berhasil mendudukkan Prabowo di istana, tanpa bantuan PKS, suara Prabowo-Sandi tentu di bawah yang diperolehnya pada pilpres yang lalu. 

Justru itulah sportivitas yang diperlihatkan PKS melalui pernyataan Mardani tersebut, bahwa kemenangan bukanlah segala-galanya. Rekonsiliasi untuk keutuhan bangsa menjadi hal yang lebih penting dari sekadar kemenangan.

Namun publik tentu akan menguji niat baik dari upaya pengharaman seruan ganti presiden di atas. Jika sekiranya terkandung niat buat melobi Jokowi agar kebagian kursi di kabinet mendatang atau pos lainnya, maka ini namanya politik dagang sapi.  Citra PKS yang mulai menanjak, paling tidak dilihat dari kenaikan perolehan suaranya dibanding lima tahun yang lalu, tentu bisa jeblok lagi. 

Tapi bila semata-mata murni untuk rekonsiliasi dan PKS tetap setia memilih menjadi partai oposisi seperti pada periode pertama Jokowi, masyarakat perlu angkat topi. Terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu yang bahkan masih berlanjut seusai pemilu, betul-betul memprihatinkan dan karenanya harus dihindari.

Toh peran oposisi yang bermutu, bisa memberikan koreksi positif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah atau meluruskan saat implementasi dari suatu kebijakan, sangat dibutuhkan demi kemajuan kita bersama.