Berapa Biaya yang Dihabiskan KPU untuk Debat Capres?

Untung ada yang menulis surat pembaca di harian Kompas, 22 Januari 2019 lalu, yang mempertanyakan biaya yang dihabiskan buat menggelar Debat Capres yang pertama, 17 Januari 2019. 

Setijono Widjojo, penulis surat pembaca itu menduga akan banyak biaya yang terpakai untuk perjalanan dinas pejabat dan staf KPU serta pejabat negara atau pejabat publik lainnya.

Nah, di Kompas Sabtu 16 Februari 2019, KPU pun membeberkan, juga di kolom Surat Pembaca, bahwa untuk debat pertama tersebut total anggarannya adalah sebesar Rp 504 juta, di mana pengadaannya dilaksanakan melalui mekanisme tender oleh Panitia Lelang pada Unit Layanan Pengadaan KPU.

Anggaran sejumlah di atas berasal dari APBN 2019 yang mencakup pengeluaran untuk akomodasi, konsumsi (makanan dan snack) untuk pengamanan acara dan media massa, serta perlengkapan seminar untuk undangan.

Dalam penyelenggaraan debat pertama, KPU bekerja sama dengan sejumlah media penyiaran, namun media tersebut masing-masing menanggung sendiri biaya siaran langsung dan manajemen pertunjukannya.

Dalam penjelasannya yang ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman, KPU juga menyatakan tidak menerima dokumen perjalanan dinas pejabat negara/publik/instansi lainnya. 

Nilai Rp 504 juta, apakah murah, wajar, atau mahal, tentu masing-masing kita bisa punya pendapat yang berbeda. Namun upaya KPU untuk mengungkapkan hal di atas pantas diapresiasi. Apalagi nanti malam, Minggu 17 Februari 2019, akan digelar debat kedua. Artinya, publik sudah punya gambaran kira-kira berapa KPU akan menghabiskan biaya lagi.

Bagi pemirsa televisi di rumah tentu bisa memilih stasiun televisi yang disukainya, karena ada beberapa stasiun yang menayangkan secara langsung. KPU menyebutkan bahwa biayanya ditanggung oleh masing-masing stasiun. Maka tak heran ada stasiun yang menghadirkan pakar terkenal untuk membahas debat tersebut, ibarat komentator pada siaran langsung sepak bola. Ada pula yang menghadirkan artis dan lagu-lagu sebagai selingan.

Tentang tidak ada pejabat yang menyerahkan dokumen perjalanan dinas ke panitia debat, itu berarti tidak ada pejabat, katakanlah yang datang dari daerah, menggunakan pos perjalanan dinas untuk hadir di arena debat. 

Bisa ditafsirkan semua yang terlibat adalah personil yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Kalaupun ada yang datang dari daerah, maka mereka menggunakan dana sendiri atau dari pihak lain yang tidak membebani anggaran negara. 

Soalnya dalam mekanisme perjalanan dinas, si pejabat harus mengunjukkan surat perintah perjalanannya ke pihak yang didatangi untuk ditandatangani sebagai bukti telah melakukan kunjungan.