Setelah sekitar 10 hari kantor-kantor pemerintah di Palu dan kota lain yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami tidak berfungsi, Senin kemaren (8/10) pelayanan di berbagai instansi pemerintah sudah dibuka lagi, meski dalam kondisi serba darurat.
Ya, bagaimanapun juga, masyarakat yang membutuhkan berbagai surat izin, surat keterangan, atau urusan administrasi lainnya, harus tetap terlayani dengan baik, meskipun aparat yang melayani mungkin masih berduka kehilangan orang yang dicintainya atau mungkin juga kehilangan rumah dan kendaraan yang dimilikinya.
Jauh sebelumnya, tim penanggulangan bencana, baik dari level pusat, maupun level provinsi, telah melakukan tugasnya dengan baik yang berkaitan dengan pencarian korban, penampungan di area pengungsian, memberikan pengobatan, menyalurkan bantuan, dan sebagainya.
Dalam standar operasional di perusahaan, dikenal apa yang disebut dengan Business Continuity Management atau yang diterjemahkan sebagai Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU). Tentu MKU versi kantor-kantor pemerintah, mungkin dengan nama yang berbeda, juga ada dan telah diterapkan.
Tapi tulisan ini lebih menekankan dari sisi kelangsungan bisnis buat suatu perusahaan yang mendadak terhenti beroperasi karena bencana, dan dalam waktu singkat bisa melakukan recovery.
Ketika bencana muncul, termasuk yang baru terjadi di Palu dan sekitarnya, kendala paling sering mengemuka dari masyarakat setempat adalah matinya listrik dan jaringan telepon. Nah hal ini jelas domain-nya  perusahaan milik negara, PLN dan Telkom. Khusus untuk jaringan telepon dan internet, beberapa perusahaan swasta juga punya usaha di bidang itu.
Untunglah kedua perusahaan milik negara tersebut sudah berpengalaman dalam MKU. Dengan berbagai cara, esoknya secara bertahap operasi pemulihan telah dimulai.Â
Airnav, perusahaan milik negara yang mengelola menara pemandu lalu lintas pesawat, menyediakan menara bergerak karena gedung menaranya ambruk. Dengan begitu, pesawat Hercules dan pesawat lain yang memberikan bantuan, bisa dipandu mendarat di Bandara Palu.
Bank-bank milik negara juga sudah punya standar bagaimana melayani nasabah dalam kondisi darurat. Contohnya dengan membuka layanan mobil keliling, mendirikan tenda khusus, atau mengalihkan nasabah di kantor yang ambruk ke kantor lain terdekat yang tidak terdampak.
Dalam kondisi bencana, perusahaan tidak selayaknya menghitung untung rugi, karena memenuhi pelayanan pada konsumen adalah nomor satu. Justru di situlah jargon pelayanan prima yang sering didengungkan perusahaan, mendapat ujian yang sesungguhnya.
Memang kalau dihitung-hitung, biaya MKU itu besar, di atas jumlah yang biasa dikeluarkan di saat normal. Tapi citra baik perusahaan yang tertanam di benak masyarakat adalah hal yang tidak ternilai.
