Oleh: Irma Khairunnisak
Asal: Agam
Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh ribuan warga Negara. Menurut data dari Direktorat Jederal Dukcapil jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 tanggal 20 Desember 2022 adalah 273.879.750 jiwa. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor untuk menentukan kualitas penduduk. Berdasarakan data yang dirilis oleh World Population Review pada tahun 2017, Indonesia menempati peringkat ke 54 dari 78 Negara. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia belum di tangani secara serius. Menurut data dari Direktorat Jederal Dukcapil jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 tanggal 20 Desember 2022 adalah 273.879.750 jiwa daan menduduki posisi ke empat terbesar di dunia. Sebanyak 23.279.779 penduduk dari total keseluruhan berhasil menamatkan pendidikan tinggi dan sisanya hanya menamatkan sampai pada pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar.
Faktor terbesar tidak meratanya pendidikan di Indonesia adalah kemiskinan. Oleh karena itu banyak penduduk yang lebih memilih untuk bekerja membantu ekonomi keluarga dari pada melanjutkan pendidikan. Hal ini bisa dibuktikan di daerah-daerah terpencil yang sulit di akses oleh banyak orang. Selain itu kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh sarana prasarana yang kurang memadai dan tenaga pendidik yang jauh lebih sedikit dari yng dibutuhkan. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi dengan mengahadirkan pendidikan gratis guna menjawab permasalahan yang ada. Pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah diaplikasikan dalam program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota. Namun kebijakan sekolah gratis ini tidak berjalan seperti apa yang diharapkan karena banyak terjadi penyelewangan dana bantuan. Oleh karena itu pemerintah menghapus kebijkannya dengan menerbitkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan SMA/ SMK tahun 2017 akan menjadi kewenangan provinsi.
Menanggapi hal tersebut penulis memberikan solusi untuk mengoptimalisasikan pendidikan gratis dengan cara pemerintah langsung menyalurkan dana ke peserta didik yang membutuhkan. Selain itu dana yang diberikan harus dimonitor langsung oleh pemerintah dengan cara peserta didik memberikan laporan setiap bulan terkait dengan pengeluaran dibutuhkan untuk keperluan sekolah. Laporan ini bisa dibuat dalam bentuk Web ataupun dalam bentuk aplikasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih mengakibatkan segala sesuatu dapat dilakukan melalui media elektronik. Noviansyah (2020:78) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi pada masa sekarang ini serta didukung oleh tingginya penggunaan perangkat bergerak di kalangan masyarakat, menyebabkan semakin besarnya peluang generasi muda untuk menanamkan aplikasi pada handphone. Selain itu juga didukung oleh kemudahan dalam menggunakan serta membawa handphone (DewiGus, 2018). Wahyuni (2018:3) dalam penelitiannya mengatakan bahwa lama waktu yang dihabiskan untuk menggunakan handphone dalam sehari diatas 3 jam sebanyak 90,6%, 2 jam sebanyak 7,9%, dan  jam sebanyak 11,4%. Oleh karena itu banyak sekali peluang yang didapatkan apabila pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan pendidikan gratis di Indonesia.  Hal ini bertujan agar dana yang diberikan dipergunakan seluruhnya untuk kebutuhan pendidikan. Selain itu ide ini juga mampu meminimalisir terjadinya penyelewengan dana bantuan pendidikan dan mampu mewujudkan cita-cita pemerintah yaitu meratanya pendidikan di Indonesia.
Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan awal untuk program merdeka belajar. Merdeka belajar menurut Badan Standar Nasional Pendidikan adalah suatu pendekatan belajar yang dilakukan agar siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini bertujuan agar peserta didik bisa mengoptimalkan bakat dan minatnya sehingga bisa memberikan sumbangan yang palin baik bagi bangsa dan Negara. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan agar terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yang memiliki profil pelajar pancasila. Ada 10 episode yang diluncurkan oleh pemerintah terkait merdeka belajar yaitu
- Merdeka belajar episode 1 tentang penghapusan UASBN, penggatiang Ujian Nasional (UN) menjadi Assesmen Nasional (AN), penyerderhanaan RPP guru, dan adaptasi penerimaan peserta didik baru
- Merdeka belajar episode 2 tentang kampus merdeka. Mencakup tentang mempermudah pembukaan program studi baru, mempermudah sistem akreditasi perguruan tinggi, mempermudah perguruan tinggi menjadi PTN-BH dan memberikan hak mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar program studi
- Merdeka belajar episode 3 tentang penyesuaian kebijakan dana bos. Mencakup tentang penyaluran dana bos langsung ke sekolah, penggunaan dana bos lebih fleksibel untuk sekolah, penambahan nilai dana bos dan pelaporan dana bos yang transparan
- Merdeka belajar episode 4 tentang program organisasi penggerak. Program ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk bergerak dalam bidang pendidikan untuk membuktikan kemampuan mereka memajukan sekolah
- Merdeka belajar episode 5 tentang guru penggerak. Program ini memberikan kesempatan pelatihan untuk guru menjadi calon kepala sekolah, pengawas, dan pendidik yang professional di masa yang akan datang
- Merdeka belajar episode 6 tentang transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Program ini mampu mendorong universitas untuk mencari mitra, mendorong univesitas untuk mengundang praktisi mengaar, mendorong riset yang bisa diterapkan dan bermanfaat untuk masyarakat.
- Merdeka belajar episode 7 tentang program penggerak sekolah. Secara umum, program ini terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah.
- Merdeka belajar episode 8 tentang SMK pusat unggulan. Program ini ditujukan untuk membenahi kondisi SMK saat ini
- Merdeka  belajar episode 9 tentang KIP Kuliah Merdeka. Program ini diberikan untuk akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan.
- Merdeka belajar episode 10 tentang perluasan program beasiswa Lembaga Dana Pendidikan (LPDP)
Program-program ini akan berjalan dengan semaksimal apabila adanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu pengoptimalan pendidikan gratis merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan agar terjadinya pemerataan pendidikan di Indonesia.
