Manifesto Indonesia Berdaulat Energi

Kondisi yang sedang kita alami saat ini bukanlah suatu proses yang alamiah terjadi, tetapi lebih dari pada itu pasti ada campur tangan orang luar atau di desain dari luar. Invisible Hands ialah mendesain bentuk opini dalam melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Bahkan, jika dilihat dari peta konflik dunia pada tahun 2013, 70% konflik dunia itu dilatarbelakangi oleh energi.

Dilansir dari seminar Pak Gatot Nurmantyo yang dijabarkan kembali oleh Pak Arie Gumilar, bahwa kenaikan penduduk dunia setiap 6 tahun bertambah 1 milyar dan konsumsi energi naik 41%. 2011, jumlah penduduk dunia 7 milyar. Pada tahun 2035, jumlah penduduk dunia 11 milyar. Pada tahun 2043, prediksi 12,3 milyar penduduk dunia. Artinya, 9,8 milyar jiwa di daerah non ekuator, 2,5 milyar di daerah ekuator.

Artinya, kita bisa melihat bahwa kesuburan wilayah ekuator itu ada di wilayah khatulistiwa, termasuk Indonesia. Karena di dalamnya memiliki potensi vegetasi (cocok tanam) sepanjang tahun. Oleh karena itu, pemerintah memiliki legalitas atau bahkan kewenangan dalam penguasaan energi terbarukan, tetapi sampai saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan.

Apabila melihat perang masa kini yakni perang energi di Arab Spring. Tetapi, di Indonesia pun sudah terjadi yang namanya perang ekonomi (pangan, air dan energi) ini merupakan bentuk ancaman nyata bagi kita semua.

Permasalahan Kedaulatan Pengelolaan Migas Indonesia, cadangan Migas turun terus dan produksi turun sementara eksplorasi tidak serius. Sejak tahun 2004 menjadi net importir Migas tapi masih merasa kaya Migas. APBN di bebani subsidi yang belum tepat sasaran, bahkan 50% BBM masih impor, masih disubsidi tetapi kita boros. 

Sumber daya energi baru melimpah tapi pengembangan EBT masih minimal, bahkan energi fosil akan habis, tetapi energi baru tidak disupport. Yang harus kita renungkan sekarang adalah pembahasan tentang Pengelolaan Energi Nasional Direduksi menjadi pembahasan tentang Kenaikan Harga BBM.

Kebutuhan kita pada dasarnya tidak balance. Dan yang menjadi pertanyaan sederhana adalah mungkinkah pertamina menjadi World Class Company? Dengan banyaknya tekanan internal maupun eksternal yang terus-menerus apakah akan terus bertahan?

Lima hal pokok dalam mengamankan energi, yang pertama adalah, kebijakan harga dan kemanan agar hasil sumber daya energi tidak diselundupkan ke luar negeri. Kedua, mengembalikan semua kontrak kerjasama yang sudah terminasi kepada negara---pertamina. Ketiga, instrumen kebijakan di bidang fiskal yang terkait energi seperti insentif pajak.   

Keempat, penelitian dan pengembangan di bidang energi alternatif dan konservasi energi untuk penguasaan iptek guna mengembangkan industri berbasis energi terbarukan dan konservasi energi. Kelima, pemberlakuan standar.

Penyelesaian energi nasional tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek, tetapi mencakup kebijakan jangka panjang. Oleh karena itu, berharap Indonesia mampu mengoptimalkan potensi sumber energi alternatif lainnya yang lebih bersih.