Saya bukan warga Jakarta, tak pernah punya keinginan berdomisili di Jakarta – bekerja di Jakarta saja sudah membuat saya “takluk” – tapi mau tak mau ikut mencermati hiruk-pikuk Pilkada Jakarta yang gaungnya menasional, seolah pemanasan Pilpres saja.
Satu hal yang sangat saya sayangkan, dalam dua bulan terakhir ini, pasca-Pilgub putaran pertama, setelah hasil quick count menunjukkan siapa pasangan cagub –cawagub yang berpeluang memimpin Jakarta diketahui, warga Jakarta justru dirugikan. Rugi karena mereka kehilangan kesempatan untuk menggali lebih dalam sosok calon pemimpinnya, bukan sebagai person, tapi sebagai pemimpin yang akan menentukan nasib warga Jakarta. Bukan sebagai sosok dengan segala macam urusan privatnya yang tak perlu diperdebatkan. Tapi sebagai pemimpin yang memahami permasalahan warga, yang tahu kebutuhan warga dan tahu bagaimana mengatasinya.
Dalam dua bulan terakhir ini, perdebatan justru terfokus pada masalah pribadi sang calon, terutama soal isu SARA yang seperti sengaja diembuskan. Sebab di putaran pertama masalah ini tak pernah dianggap penting, tapi menjelang putaran kedua seolah soal ini jadi isu utama. Coba pikirkan: pentingkah latar belakang agama ortu kandidat (seperti yang diusung Rhoma Irama)? Bukankah kita banyak mengenal tokoh yang tak diragukan kredibilitas dan dedikasinya lahir dan dibesarkan dari orang tua yang berbeda keyakinan dengannya? Semisal Muhammad Syafi’ie Antonio, pakar ekonomi syariah yang ikut membesarkan Bank Muamalat sejak awal mula berdiri, yang terlahir dari ortu etnis China yang nonmuslim. Dulu ada ustadz terkenal bernama Syaukani Ong, seorang yang terlahir dari keturunan etnis China nonmuslim yang karena mendapat hidayah lalu memeluk agama Islam dan jadi pendakwah. Pun juga ada Anton Medan, mantan preman sekaligus napi yang kini punya pesantren dan membina mantan napi. Jadi, relevankah membawa-bawa latar belakang agama orang tua Cagub dengan alasan untuk mengingatkan pemilih?
Begitulah hiruk-pikuk Pilgub DKI, energi warga dan pendukung kedua pasangan Cagub terkuras untuk hal-hal yang sama sekali tidak esensial dan tak membuat mereka jadi lebih mengerti apa yang bisa diberikan kandidat jika kelak jadi pemimpin mereka.
Semalam, Metro TV menggelar debat Cagub-Cawagub. Saya berharap banyak bisa ikut mendengar lebih jelas apa yang akan mereka lakukan untuk Jakarta. Acara yang dipandu host Najwa Shihab dan Suryopratomo ini didesain cukup megah. Pendukung kedua pasangan sudah sejak sore memadati tempat duduk yang tersedia. Pertanyaan host pun cukup berbobot dan berkaitan langsung dengan masalah kronis yang membelit Jakarta. Sayangnya, cara menjawab kedua pasangan Cagub dan Cawagub yang menurut saya pribadi sangat mengecewakan. Isi jawabannya mungkin masih debatable, masih bisa disanggah oleh para pakar di bidangnya, masih perlu pembuktian saat mereka benar-benar terpilih nanti. Tapi cara mereka mengemukakan ide itu menunjukkan karakter pribadi yang sebenarnya. Sayangnya, kekecewaan selama dua bulan akibat “bentrok” antarpendukung kedua calon baik di dunia nyata maupun di dunia maya, semalam seolah menjadi paripurna dengan penampilan kedua pasangan itu sendiri, yang ikut larut dalam perseteruan yang kekanak-kanakan.
Saya tak ingin membahas kehandalan dan reliabilitas dari program kerja dua pasang kandidat itu. Saya tak punya kompetensi menilai solusi masalah-masalah Jakarta yang ditawarkan mereka. Hanya saja, dari caranya menjawab, terkesan Jokowi seolah sangat meremehkan dan menggampangkan persoalan di Jakarta. Saya cukup kaget, sebab tak menyangka Jokowi yang selama ini terkesan low profile, ternyata bisa juga bersikap sombong. Setiap kali memulai jawaban selalu diawali dengan kalimat yang bernada meremehkan persoalan. Begitu pun bahasa tubuh dan mimik mukanya. Jika host mencoba melakukan pendalaman atau mengejar argumennya, sikap melecehkan ini makin menjadi. Itu kesan yang saya tangkap.
Tak jauh beda dengan Jokowi, Foke sebagai incumbent, juga jumawa seolah hanya dia yang ahli masalah Jakarta. Apa Foke belum kapok dengan tagline kampanye tahun 2007 “Serahkan pada ahlinya” yang justru berbalik jadi olok-olok ketika seantero Jakarta dilanda banjir besar hanya gara-gara hujan dua jam, di bulan Oktober 2010 lalu. Saat itu, hampir semua warga DKI dan sekitarnya baru bisa sampai di rumah sepulang kantor, sekitar pukul 12 malam atau pukul 1 dini hari. Karena jalan-jalan protokol Jakarta tempat pusat perkantoran berada, baru bisa dilewati sekitar pukul 10 malam. Saya yang saat itu masih berkantor di sebuah gedung perkantoran di Jalan Sudirman, ikut merasakannya. Kontan esok harinya beredar BBM yang mengolok-olok Foke, lengkap dengan fotonya. So.., kalau kali ini Foke masih juga arogan dengan mengklaim dirinya “ahli” Jakarta, tampaknya Foke tidak belajar dari pengalaman.
Saya makin kecewa ketika debat kandidat memasuki sesi terakhir, di sinilah karakter dua pasang calon itu makin tampak nyata. Di sesi terakhir ini setiap pasangan calon dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada pasangan lainnya. Foke yang mendapat kesempatan lebih dulu, mengingatkan Jokowi bahwa dia dulu pernah berjanji bahwa kepentingan rakyat Solo adalah segalanya. Tapi belakangan Jokowi mengatakan kepentingan warga Jakarta adalah segalanya. Foke menanyakan: konflik batin macam apakah yang sedang terjadi dalam diri Jokowi. Pertanyaan ini memang cukup telak, seharusnya dijawab dengan hati-hati. Poin dari pertanyaan Foke ada “roso”, sebab orang Jawa umumnya mendahulukan “rasa”. Jadi semestinya jawabannya menyangkut perspektif Jokowi pribadi, sudut pandangnya sendiri tentang hal ini.
Namun, sekali lagi saya harus kecewa, karena ternyata Jokowi menjawab singkat: toh undang-undangnya membolehkan seorang walikota mendaftar jadi cagub di tempat lain. Bukankah ini sebenarnya jawaban jauh panggang dari api? Yang ditanyakan bagaimana konflik perasaan dalam dirinya, yang dijawab UU yang membolehkan. (Semisal: jika di suatu daerah Perda-nya membolehkan miras dijual bebas, bagaimana pandangan kita sendiri. Kalau dijawab: selama aturan membolehkan ya boleh saja, maka itu tandanya kita sendiri tak punya sikap yang jelas).
Ketika Foke mencoba mengejar, Jokowi makin membuka “kartu”nya: “Ya untuk peningkatan karierlah! Masak saya harus di Solo seterusnya sampai seumur hidup?” kurang lebih begitu jawabnya. Bahkan ia membandingkan ada kepala daerah yang demi peningkatan karier beralih menjadi menteri. Saya sendiri sangat menyayangkan jika dasar pemikiran Jokowi ternyata sama pragmatis-nya dengan politisi lain, yang motivasinya karena peningkatan karier politik. Jadi..., kalau begitu kepentingan warga sebatas retorika? Entahlah, semoga saja Jokowi punya jawaban yang jauh lebih baik dari ini.
Ketika giliran Jokowi yang berkesempatan bertanya kepada Foke, ia mencecar Foke dengan pertanyaan: Siapa sebenarnya yang beretorika, saya atau Pak Foke (terkait dengan pembangunan koridor busway, monorail)? Akhirnya, pertanyaan ini dan jawaban Foke, tak lebih hanya jadi ajang perang mulut, disaksikan dan sekaligus disuporteri oleh kubu pendukung masing-masing. Jadi, mirip anak-anak yang berantem: kamu atau aku yang duluan salah?
Saat Nachrowi Ramli dapat giliran bertanya, saya makin tak simpati. Bayangkan, forum formil dan dilihat jutaan pasang mata ini oleh Nara dijadikan ajang olok-olok yang tidak lucu. Nara memulai dengan kata-kata “haiyyaa.., Ahok...” lengkap dengan nada agak sengau mirip aksen etnis China dalam lawakan di TV. Nah, kalau calon yang didukung saja bisa melontarkan olok-olok seperti ini di forum resmi, pantas saja kalau tim kampanye dan pendukung-pendukung Foke – Nara gemar dengan isu SARA. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
Sebaliknya ketika giliran Ahok bertanya, ia dengan terang-terangan mengejek manajemen busway seperti manajemen warung tegal. Akhirnya, tak jauh beda dengan pertanyaan yang diajukan Jokowi, pertanyaan Ahok ini pun cuma jadi ajang saling ejek dan bukannya adu argumen yang esensial. Sayang sekali, warga Jakarta lagi-lagi disuguhi debat kusir seperti ini.
Menjelang akhir acara, kedua Cagub diminta mengapresiasi kelebihan lawannya. Seharusnya, sesi penutup ini bisa menjadi sarana cooling down yang efektif. Para Cagub bisa menitipkan pesan moral kepada para pendukungnya, bahwa sejelek apa pun “musuh” kita, ia tetaplah punya kelebihan yang bisa diapresiasi. Para cagub bisa menjadi teladan dengan menunjukkan sikap kenegarawanannya, kalau saja mereka bisa berbesar hati mengeluarkan satu dua kalimat menyejukkan hati yang berupa apresiasi tulus atas pesaingnya. Sayangnya, keduanya memilih untuk berseteru sampai akhir!
Foke menilai “kelebihan”Jokowi adalah: berani menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dilaksanakan. Kata Foke, ia harusnya bisa belajar bagaimana melakukan pencitraan yang lebih baik dari Jokowi. Jelas pernyataan Foke ini bukan apresiasi yang tulus. Itu justru sebuah sindiran sarkastis. Kesannya: disuruh mengapresiasi kelebihan malah melontarkan pelecehan.
Seolah tak mau kalah, Jokowi pun setali tiga uang. Ketika diminta mengapreasi kelebihan Foke, Jokowi justru mengeluarkan pernyataan: Pak Foke dengan segudang pengalamannya di Pemerintahan seharusnya sudah bisa memutuskan bukan sebatas merencanakan. Sampai Najwa Shihab merasa perlu untuk meluruskan, bahwa yang ditanyakannya kelebihan Foke dari sudut pandang Jokowi. Jokowi pun menegaskan: ya itu, Pak Foke punya banyak rencana tapi gak bisa memutuskan. Nah..., jelas ini ejekan bukan? Sama sekali bukan apresiasi.
Akhirnya, sampai acara usai saya merasa prihatin, karena warga Jakarta dan pemirsa TV se-Indonesia hanya disuguhi gaya berantem elite politik tingkat tinggi yang piawai melontar ejekan dengan gaya satire. Bagi para pendukungnya – kedua pasangan memiliki pendukung fanatik dan militan – tentu dialog di Metro TV semalam tak akan mengubah pilihannya. Tapi bagi mereka yang belum menentukan pilihan, bisa jadi dialog semalam justru makin membuat bingung: mana yang akan dipilih? Karakter dan sifat keduanya seolah terbuka dalam debat semalam. Selamat memilih warga Jakarta, semoga siapa pun pemenangnya, akan mampu merealisasikan janji-janjinya semudah ketika mereka mengucapkan.
Dan semoga saja, kalau sudah menang nanti, mereka belajar menjadi negarawan, bukan sekedar politisi. Sebab kita sudah inflasi politisi tapi krisis negarawan. Lihatlah bagaimana Bu Mega bersikap, dua kali Pilpres tak juga bisa mengalahkan SBY, ujung-ujungnya tak pernah mau menyapa SBY apalagi bersalaman. Tentu anak bangsa butuh teladan dari para pemimpinnya. Jika pemimpinnya memupuk permusuhan dan memelihara dendam, tentu tak heran jika peselisihan horisontal di akar rumput sulit dipadamkan. Warga Jakarta sudah bosan dengan tawuran dan bentrok. Pilkada Jakarta hanyalah satu event rutin pesta demokrasi lima tahunan. Haruskah Jakarta terkubu menjadi dua kelompok hanya karena beda dukungan? Saya masih berharap, kedua Cagub itu bisa memberikan teladan, bisa legowo menerima kekalahan, seperti Pak JK memilih mengabdi di PMI ketimbang merecoki pemerintahan SBY, misalnya. Selamat memilih warga Jakarta, saya ingin Jakarta aman dan damai.
