Implikasi Diplomasi Pertahanan terhadap Keamanan Siber dalam Politik Keamanan

Perkembangan teknologi dan juga informasi secara global berdampak dalam peningkatan penggunaan media siber yang menjadikan banyak orang dapat terhubung satu sama lain tanpa adanya hambatan yang berarti Melalui penggunaan internet, Hal ini tentu saja menghasilkan dampak dan juga ancaman Baru terhadap keamanan di suatu negara. Keterbukaan dan juga kebebasan yang diberikan oleh media siber tentu saja menjadikan suatu negara mengalami kesulitan di mana negara tersebut harus memantau dan juga mengawasi ruang  yang begitu luas. keamanan saiber merupakan suatu topik yang kompleks dimana pelaku, motif dan juga target yang selalu berbeda-beda dan berkembang setiap harinyaPolitik keamanan juga menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam topik ini dikarenakan kan ke penggunaan konsep keamanan negara ialah suatu komponen yang fundamental dalam penyusunan peraturan dan juga kebijakan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan arus globalisasi sulit untuk terbendung yang pada akhirnya cara tidak langsung negara telah kehilangan batasan-batasannya masyarakat juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sering digunakan terutama di era revolusi industri 4.0 Hampir semua kalangan masyarakat menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya

Ada beragam isu keamanan Siber yang dikenalsecara global diantaranya DdoS (Distributed Denial of Service Attack) dan perang siber, infeksi varian malware dan fraud yang merupakan di penyokong nomor satu itu dari beragam ancaman Siber yang ada. Indonesia juga pernah menajdi korban dari serangan siber  Mei tahun 2017, serangan siber yang yang mengenai Indonesia seberagam ransomware bernama wannacry. Penyebaran akibat Serangan ini begitu cepat sehingga banyak perangkat komputer dalam berbagai instansi tidak dapat diakses. Wannacry sendiri menggunakan cara cara enkripsi data dalam menyandra data milik korban yang akhirnya akan dideskripsikan apabila korban tersebut melakukan tembusan pembayaran yang yang dibayarkan melalui Bitcoin

Keamanan siber merupakan suatu hal yang sangat amat Kompleks karena kita ketahui bahwasanya pelaku, motif dan juga target dalam ancaman siber ini sungguh sangat beragam dan juga dinamis.Siber ialah suatu ruang khusus yang tak terbatas yang menghasilkan eksplorasi terhadap objek utamanya sendiri sehingga keamanan siber merupakan satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan penjagaan secara geometris dan tak terhingga mengenai semua kegiatan yang terjadi didalamnya baik dalam penjagaan informasi strategis kekuatan formasi data faktual menjadi data elektronik yang tersimpan dan saling tterkoneksi melalui jaringan sehingga membentuk sebuah lalu-lintas informasi, yang dapat menghasilkan penjagaan terhadap mutu yang ada sebagai contohnya adalah penggunaan website dan lain-lain

Apabila tidak dikelola dengan baik maka ruang siber dapat terus-menerus menyebabkan efek negatif untuk Indonesia, seperti terjadinya pembobolan akun dari nasabah, penyebaran data pribadi dan juga kejahatan yang dapat terjadi dalam interaksi penggunaan media sosial dan lain sebagainya.

Pencegahan terhadap kejahatan siber dapat dilakukan seperti melakukan peningkatan terhadap lalu-lintas informasi secara global titik bahkan berdasarkan data yang diperoleh dari akamai pada 2020 lalu menyatakan jika Indonesia ada pada urutan yang kelima sebagai negara dengan sumber serangan siber tertinggi di dunia. Bahkan hal yang lebih parahnya lagi Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah serangan siber di tahun 2018 -2020 sampai angka 243% (Akamai Research, 2020)

Bahkan Presiden Republik Indonesia pernah menjadi korban dalam penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Republik Indonesia Yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Hal ini tentu saja menyita banyak perhatian karena Indonesia telah gagal dalam mendeteksi kasus penyadapan yang terjadi terhadap pemimpin negara yang dalam kasus ini baru diketahui setelah mantan kontraktor badan keamanan nasional all-american Serikat yang membocorkan dokumen penyadapan kepada publik di tahun 2013 lalu titik yang di dalam dokumen menyatakan bahwa intelijen elektronik Australia telah melacak kegiatan Presiden Republik Indonesia 

Yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009.
Implikasi diplomasi pertahanan mengenai permasalahan keamanan siber Nasional Indonesia telah melakukan beberapa kerjasama keamanan dengan negara-negara lain di dunia, diantaranya Indonesia pernah melakukan kerjasama keamanan siber dengan negara-negara ASEAN pada KTT ke 32 yang berlangsung 27-28 April 2018 bertepatan di Singapura dalam hal ini pemimpin ASEAN setelah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam hal keamanan cyber. Selanjutnya pemerintah Indonesia juga pernah melakukan kerjasama dalam keamanan siber dengan negara Inggris yang berlangsung pada 14 Agustus 2018 di mana Indonesia telah diwakilkan oleh Kepala Badan siber dan Sandi Negara untuk menyetujui atau menandatangani MOU dengan pemerintah Inggris mengenai kesepakatan atas kerjasama untuk keamanan siber 

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan kerjasama keamanan siber dengan negara Australia berlangsung pada 31 Agustus 2018 Indonesia telah diwakilkan oleh Kepala Badan siber dan Sandi Negara dan juga pemerintah Australia telah diwakilkan oleh pusat keamanan siber Australia dan terakhir pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama keamanan siber dengan Amerika Serikat di 28 September 2018 yang pada saat itu diwakilkan Oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri dan pemerintahan Amerika Serikat juga telah dihasilkan oleh duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia melakukan penandatanganan dan juga kesepakatan mengenai kerjasama dalam bidang cyber yang sebelumnya juga telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo pada 2015

Dalam hubungan antara keamanan siber politik keamanan dan juga diplomasi pertahanan di dalam isu keamanan siber mengenai ancaman dan juga gangguan yang dapat terjadi kapan saja sehingga tidak dapat kita ketahui, telah menuntut dan menjadikan pemerintah selaku pemangku kepentingan yang merupakan aktor dalam politik keamanan untuk terus melakukan kewajiban dan juga tugas-tugasnya sesuai dengan konsep keamanan nasional dimana pemerintah wajib untuk bertanggung jawab dan melindungi negara dan semua warga negaranya mengenai krisis nasional dalam berbagai hal tak terkecuali di bidang cyber ini. 

Dalam penggunaan konsep taman nasional, action dari pemerintah selaku aktor dalam politik keamanan tentulah memberikan banyak pilihan dan juga cara untuk mengatasi keamanan cyber dan penggunaan diplomasi merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mempertahankan keamanan siber seperti yang telah dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai macam diplomasi dengan negara-negara lainnyaBentuk diplomasi yang telah di pilih oleh pemerintah diantaranya penandatanganan MOU dan letter of intent oleh Indonesia dengan negara lainnya seperti negara Australia Amerika Serikat dan juga Inggris yang diharapkan