Mohon tunggu...
Inosensius I. Sigaze
Inosensius I. Sigaze Mohon Tunggu... Lainnya - Membaca dunia dan berbagi

www.suarakeheningan.org

Selanjutnya

Tutup

Indonesia Hi-Tech Artikel Utama

NIK Jadi NPWP, Dilema antara Perlindungan Data dan Krypto Bisnis

25 Mei 2022   17:05 Diperbarui: 27 Mei 2022   07:30 650 50 6
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ilustrasi NIK jadi NPWP| Shutterstock/Sukarman ST via Kompas.com

Perubahan dan penyatuan nomor boleh-boleh saja, yang penting bahwa jaminan perlindungan data tetap aman dan pemahaman yang benar tentang fungsi dan dampaknya jika salah menggunakan NPWP.

Tema sorotan Kompasiana kali ini sangat menarik dan aktual secara khusus tentang penyatuan nomor KTP (NIK) dan NPWP. Rencana penyatuan itu baru akan dilaksanakan pada 2023 yang akan datang, namun baiklah sejak sekarang kita coba mengkaji dengan kritis tentangnya.

Rencana penyatuan itu memang memberikan beberapa sinyal yang tidak hanya semata-mata positif, tetapi juga dilematis. Ada beberapa signal positifnya:

  1. Indonesia sedang dalam pencarian (auf der Suche) sistem yang mudah, cepat, dan praktis.
  2. Penyatuan itu bisa menjadi gambaran tentang perubahan cara berpikir dari yang kompleks ke pragmatis.
  3. Penyatuan itu memberikan isyarat tentang era transisi ekonomi yang mengarah ke modernisasi sistem keuangan.
  4. Penyatuan itu sebagai satu cara untuk menghemat kertas.

Sementara itu pada sisi yang lainnya, terasa ada dilemanya. Dilemanya adalah bahwa nomor KTP selama ini bahkan tidak merupakan nomor yang rahasia sekali. 

Baru terasa penting terkait kerahasiaannya, ya belakangan ini, semenjak ada program pembaruan sistem dari KTP manual ke KTP elektronik.

Dilemanya pasti bahwa kerahasian nomor pajak tidak bisa terjaga dengan baik. Meskipun demikian, tanggung jawab paling penting sebenarnya adalah institusi perpajakan Indonesia yang menangani semua urusan data nomor pajak. 

KTP dan NPWP, dilema antara perlindungan data dan Krypto bisnis|Dokumen pribadi *mesin otomatis oleh Ino
KTP dan NPWP, dilema antara perlindungan data dan Krypto bisnis|Dokumen pribadi *mesin otomatis oleh Ino

Tanggung jawab besar itu terkait dua hal:

  1. Kompromi perlindungan data KTP dan data NPWP
  2. Siapa yang akan menjadi penanggungjawabnya, jika terjadi kebocoran data KTP atau data NPWP?

Jangan anggap sepele lho, mengapa saya berbicara tentang kebocoran data? Nah, saya berangkat dari pengalaman pribadi ternyata nomor pajak ini data yang sangat penting terkait bisnis dunia digital saat ini.

Bisnis berkelas seperti Bitcoin dan sejenis bisnis online di Metaverse ini membutuhkan data NPWP. Pengalaman membuktikan bahwa berbulan-bulan mereka masih saja mencari dan mengejar-ngejar saya untuk meminta nomor NPWP, sementara saya tidak punya nomor itu.

Ya, di Jerman memang saya punya, tetapi saya tidak akan memberikan nomor NPWP itu. Data nomor NPWP adalah data terakhir yang dicari-cari oleh jaringan bisnis online.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Indonesia Hi-Tech Selengkapnya
Lihat Indonesia Hi-Tech Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan