Konflik Bersenjata Antara Thailand dan Kamboja menurut Sudut Pandang Realisme
Berikut kronologi singkat konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja :
- 2008: Ketegangan meningkat di wilayah sengketa  sekitar kuil Preah Vihear yang diklaim  kedua negara.
- 2009: Bentrokan terjadi antara pasukan Thailand dan Kamboja di dekat kuil sehingga memakan korban jiwa di kedua belah pihak.
- 2011 : Konflik semakin meningkat karena kedua belah pihak saling tuduh melakukan tindakan agresi dan mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan.
- 2013 : Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa kawasan di sekitar kuil adalah milik Kamboja namun konflik masih belum terselesaikan.
Secara keseluruhan, konflik antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan sengketa wilayah  kuil Preah Vihear menjadi penyebab utama ketegangan. Konflik tersebut melibatkan bentrokan bersenjata antara  kedua angkatan bersenjata, serta upaya diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Meskipun ada upaya mediasi, konflik tersebut masih belum terselesaikan hingga hari ini.
Sebelum menganalisa konflik ini dengan teori Reaslisme kita harus memahami pengertian Realisme terlebih dahulu. Realisme merupakan teori yang sudah ada sejak lama dan paling tradisional dalam kajian hubungan internasional. Ini adalah teori ilmu politik untuk menjelaskan hubungan politik internasional. Teori realisme merupakan salah satu pendekatan hubungan internasional yang paling berpengaruh, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II. Teori realisme dalam hubungan internasional menempatkan konsep kekuasaan sebagai pusat dari seluruh tindakan negara-bangsa. Teori ini berasumsi bahwa negara bertindak untuk memaksimalkan kekuasaannya dan mencapai tujuan mereka sendiri. Menurut teori Realisme, konflik antar negara tidak bisa dihindari karena negara-negara hanya mementingkan diri sendiri dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya.
Konflik Thailand-Kamboja merupakan salah satu contoh dalam teori Realisme karena melibatkan konflik wilayah dan sumber daya. Realisme percaya bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional dan mereka bertindak demi kepentingannya sendiri. Dalam konflik ini,  Thailand dan Kamboja bertindak demi kepentingan  masing-masing, berusaha menguasai wilayah yang disengketakan. Realisme juga berpendapat bahwa negara adalah aktor rasional, artinya negara mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri dan mempertimbangkan pro dan kontra dari berbagai pilihan yang ada. Dalam kasus konflik Thailand-Kamboja, kedua belah pihak berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, yang merupakan pendekatan realis yang masuk akal. Terakhir, realisme berpendapat bahwa sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk menegakkan aturan dan menyelesaikan konflik. Hal ini terlihat jelas dalam konflik antara Thailand dan Kamboja, di mana kedua belah pihak harus mengandalkan kekuatan militer dan upaya diplomatik  untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut.
Bisa dibilang, konflik ini lebih cenderung bersifat ofensif, karena kedua negara berupaya memaksimalkan kepentingan dan kekuasaan mereka. Realisme ofensif menyatakan bahwa negara harus bersedia melakukan ekspansi agresif jika hal tersebut demi kepentingannya. Lebih jauh lagi, teori ini berasumsi bahwa negara adalah aktor  yang rasional, bertindak demi kepentingannya sendiri, dan bahwa negara tidak dapat mempercayai negara lain untuk bertindak secara damai.
