Pemkab Semarang, Prov Jawa Tengah, akhirnya menelurkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV/AIDS melalui Perda No 3 Tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang. Sebelumnya Pemprov Jawa Tengah sudah menelurkan Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Sampai sekarang sudah 42 daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota yang menerbitkan perda penanggulangan AIDS.
Apakah perda ini bisa menanggulangi epidemi HIV? Sampai November 2010 sudah terdeteksi 158 HIV dan 35 AIDS serta 23 meninggal di wilayah Kab Semarang yang tersebar merata di 19 kecamatan.
Perda penanggulangan AIDS di Indonesia diawali dengan Perda Kab Nabire, Tanah Papua, No 18/2003 tentang Pemakaian Kondom 100% di Tempat-tempat Hiburan. Ini membuktikan bahwa ide pembuatan perda AIDS di Indonesia adalah program ‘wajib kondom 100 persen’ pada hubungan seksual di lokalisasi pelacuran dan rumah bordir yang dicanangkan Thailand. Dikabarkan program itu berhasil menekan insiden baru penularan HIV melalui hubungan seksual.
Pengawasan Kondom
Persoalan muncul di Indonesia karena program itu tidak bisa dijalankan secara konkret karena di Indonesia tidak ada lokalisasi pelacuran dan rumah bordir yang mengantongi izin usaha. Soalnya, pemerintah Thailand memberikan sanksi pencabutan izin usaha bagi germo atau mucikari yang kedapatan ada pekerja seks komersial (PSK) anak buahnya yang terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual, yaitu penyakit-penyakit yang tertular melalui hubungan seksual tanpa kondom, di dalam dan di luar nikah, seperti sifilis, GO, klamidia, hepatitis B, dll.).
Kasus IMS pada PSK membuktikan PSK tsb. meladeni laki-laki ‘hidung belang’ tanpa kondom. Celakanya, di Indonesia tidak ada cara yang konkret untuk mengawasi pemakaian kondom. Selain itu yang diberikan sanksi pun justru PSK, seperti yang terjadi di Merauke, Papua. Tanpa disadari oleh Pemkab Merauke dan KPAD Merauke satu PSK ditangkap maka puluhan PSK (baru) akan mengisi ‘lowongan’ yang ditinggalkan PSK yang ditangkap.
Dalam Perda AIDS Kab Semarang ini pun pada pasal 5 ayat c angka 1 disebutkan bahwa kebijakan dalam penanggulangan HIV/AIDS ‘pencegahan yang efektif melalui penggunaan kondom 100% (seratus persen) pada setiap perilaku seksual tidak aman untuk memutus rantai penularan HIV dan AIDS.
Pasal ini menyisakan serangkaian pertanyaan karena tidak ada di dalam perda.
Pertama, siapa yang menjadi sasaran penggunaan kondom 100 persen? Soalnya, di pasal 7 ayat 2 disebutkan: Pencegahan yang dilakukan untuk kelompok rawan meliputi menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks. Pada pasal 1 ayat 21 disebutkan: Kelompok rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS meliputi Pekerja Seks, pelanggan pekerja seks, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pria berhubungan seks dengan pria, waria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik beserta pasangannya.
Kedua, di mana terjadi perilaku seksual yang tidak aman sebagai sasaran penggunaan kondom 100 persen? Jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat 21 sebagai sasaran maka dalam perda ini sama sekali tidak ada penjelasan tentang tempat kegiatan berisiko tsb. terjadi.
Ketiga, bagaimana mengawasi penggunaan kondom? Jika pengguaan kondom ditujukan kepada kelompok rawan, bagaimana cara mengawasi penggunaan kondom di kalangan tsb.? Lagi-lagi tidak ada penjelasan yang konkret dalam perda ini.
Tiga pertanyaan ini erat kaitannya dengan penerapan pemakaian kondom. Dalam perda ini sama sekali tidak ada pasal yang terkait dengan program pemakaian kondom yaitu: (a) lokalisasi atau lokasi pelacuran, (b) PSK, (c) laki-laki ‘hidung belang’, (d) izin usaha, (e) monitoring pemakaian kondom, dan (d) sanksi bagi germo.
Di perda-perda lain ada pasal terkait kewajiban memakai kondom pada hubungan seksual berisiko, tapi di Indonesia tidak ada kegiatan pelacuran yang berizin sehingga tidak mungkin memberikan sanksi kepada germo.
Perda AIDS ini kian tidak konkret karena pada pasal 5 ayat a tentang kebijakan disebutkan: penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, LSM, ODHA serta OHIDHA dimana kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga yang diselaraskan dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
Tes IMS dan HIV
Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan yang terakit dengan penularan dan pencegahan HIV sebagai fakta medis? Penularan HIV tidak ada kaitannya secara langsung dnegan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan karena HIV juga bisa menular melalui cara-cara yang tidak melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan. Buktinya, ribuan ibu rumah tangga (baca: istri) mengidap HIV. Ini menunjukkan ibu rumah tangga tertular HIV dari suami melalui hubungan seksual di dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Di Kab Semarang terdeteksi sembilan ibu rumah tangga yang mengidap HIV (Harian “Suara Merdeka”, 16/12-2008).
Tidak pula ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sebagai virus HIV tidak ‘melihat’ kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada penularan melalui hubungan seksual, tapi tergantung pada perilaku seksual orang per orang. Penularan HIV melalui hubungan seksual (bisa) terjadi di dalam dan di luar nikah (sifat hubungan seksual) jika salah satu dari pasangan tsb. mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali sanggama (kondisi hubungan seksual).
Upaya-upaya penggulangan epidemi HIV kian tidak konkret dalam perda ini. Di pasal 7 ayat 1 tentang langkah-langakah penanggulagan disebutkan: Pencegahan yang dilakukan oleh dan untuk kelompok ODHA dan OHIDHA meliputi: (a) tidak melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang sah, (b) melakukan hubungan seks dengan kondom, (c) saling setia kepada pasangannya atau tidak berganti-ganti pasangan seks.
Bunyi huruf a tidak akurat. Ini mitos (anggapan yang salah) karena tidak ada kaitan langsung antara penularan HIV dan hubungan seksual di luar nikah. Sedangkan yang tertera pada huruf b sudah disepakati ketika terjadi kesepakatan tes melalui informed consent setelah konseling sebelum tes HIV. Demikian pula pada hufur c kalau salah satu atau kedua-dua pasangan yang saling setia mengidap HIV maka mereka tetap harus memakai kondom karena penularan HIV melalui hubungan seksual tidak bisa dicegah dengan kesetiaan.
Pada pasal 7 ayat 3 tentang Pencegahan bagi kelompok rentan meliputi: (a) sosialisasi tentang dampak negatif HIV dan AIDS, (b) tidak melakukan hubungan seks diluar perkawinan yang sah. Pada pasal 1 ayat 20 disebutkan: Kelompok rentan adalah mereka yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, daya tahan dan kesejahteraan keluarga akan mempunyai potensi melakukan perilaku beresiko terinfeksi HIV dan AIDS. Bunyi pada huruf b merupakan mitos karena tidak ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan hubungan seksual di dalam atau di luar nikah.
Di pasal 7 ayat 4 disebutkan: Pencegahan yang dapat dilakukan melalui masyarakat meliputi: (a) meningkatkan iman dan taqwa, (b) memeriksakan diri secara dini dan berkala terhadap penyakit IMS, (c) melakukan perilaku seksual secara sehat.
Lagi-lagi pasal ini hanya mitos. (1) Apa alat ukur iman dan taqwa yang bisa mencegah penularan HIV? (2) Siapa yang berwewenang mengukur keimanan dan ketaqwaan yang bisa mencegah penularan HIV? Bunyi pada huruf a tsb. mendorong masyarakat melakukan stigmatisasi (pemberian cap buruk atau negative) dan diskriminasi (perlakuan yang berbeda) terhadap orang-orang yang mengidap HIV karena pasal tsb. mengesankan orang-orang yang tertular HIV tidak beriman dan tidak pula bertaqwa.
Bunyi huruf b pun tidak pas karena tidak semua orang harus memeriksakan diri terkait dengan IMS. Pasal ini mengesanan semua orang perilaku seksualnya berisko. Ini menyesatkan. Lalu, siapa saja, sih, yang harus menjalani tes IMS dan HIV? Sayang, dalam perda tidak ada penjelasan yang konkret. Jika disimak dari aspek epidemilogi HIV maka yang dianjurkan menjalani tes IMS dan HIV adalah orang-orang yang perilaku seksualnya berisiko yaitu; “Setiap orang yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual di dalam dan di luar nikah, tanpa kondom di wilayah Kabupaten Semarang atau di luar Kabupaten Semarang serta di luar negeri dengan pasangan yang bergati-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSKdi lokasi dan lokalisasi pelacuran), PSK tidak langsung (‘cewek bar’, ‘cewek disko’, ‘anak sekolah’, ‘mahasiswi’, ‘cewek SPG’, ‘ibu-ibu rumah tangga’, selingkuhan, PIL dan WIL, dll.) serta pelaku kawin cerai.”
Tanpa Disadari
Bunyi huruf c juga tidak jelas karena semua hubungan seksual (hanya) bisa terjadi pada kondisi sehat.
Langkah-langkah penanggulangan berupa pencegahan oleh Pemerintah Daerah pada pasal 7 ayat 5 huruf I meliputi: meningkatkan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Di pasal 1 ayat 27 disebutkan: Prevention Mother to Child Transmision yang disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu kepada bayinya. Tapi, dalam perda ini tidak ada mekanisme yang konkret untuk mendeteksi HIV pada ibu-ibu rumah tangga yang hamil.
Pasal 6 tentang strategi penanggulangan AIDS pada ayat c disebutkan meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang efektif dan efisien. Lagi-lagi tidak ada langkah konkret yang ditawarkan dalam perda ini untuk menjalankan ayat c tsb.
Salah satu faktor risiko (mode of transmission) penularan HIV adalah hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Maka, jika ingin perda bisa diandalkan untuk menanggulangi epidemi HIV maka yang perlu diperhatiakan adalah perilaku seksual yang berisiko. Di pasal 1 ayat 40 disebutkan: Perilaku Seksual Tidak Aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
Pertanyaannya adalah: Apakah Pemkab Semarang bisa menjamin bahwa semua penduduk laki-laki dewasa di Kab Semarang tidak akan pernah melakukan perilaku seksual yang tidak aman?
Kalau jawabannya BISA, maka tidak ada persoalan risiko penyebaran HIV melalui hugungan seksual. Tapi, kalau jawabannya TIDAK BISA maka ada persoalan besar yang dihadapi Pemkab Semarang yaitu ada penduduk laki-laki dewasa yang berisiko tertular HIV karena melakukan perilaku seksual yang tidak aman. Kasus-kasus HIV yang tidak terdeteksi akan menjadi ‘bom waktu’ ledakan AIDS.
Nah, yang perlu ‘dijerat’ dengan perda adalah orang-orang yang melakukan perilaku seksual yang tidak aman yaitu mewajibkan setiap penduduk, terutama laki-laki dewasa, untuk memakai kondom jika melakukan hubungan seksual di dalam dan di luar nikah dengan dengan pasangan yang bergati-ganti atau dengan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) langsung (PSKdi lokasi dan lokalisasi pelacuran), PSK tidak langsung (‘cewek bar’, ‘cewek disko’, ‘anak sekolah’, ‘mahasiswi’, ‘cewek SPG’, ‘ibu-ibu rumah tangga’, selingkuhan, PIL dan WIL, dll.) serta pelaku kawin cerai.
Sanksi pidana yang ada dalam perda ini adalah pelanggaran terhadap pasal 5 huruf e yaitu setiap perusahaan diwajibkan melakukan program pencegahan HIV dan AIDS, dan pasal 17 huruf c tentang peran dan tanggung jawab ODHA yaitu berkewajiban tidak melakukan tindakan berisiko yang dapat menularkan HIV dan AIDS kepada orang lain. Terkait dengan perihal menularkan HIV dengan sengaja kepada orang lain fakta menunjukkan jusrru lebih dari 90 persen kasus infeksi HIV melalui hubungan seksual terjadi tanpa disadari.
Sayang, perda yang sudah menghabiskan daya dan dana ini sama sekali tidak menyentuh akar persoalan epidemi HIV. ***
