Sejak awal epidemi HIV/AIDS di Indonesia, yang diakui pemerintah sejak April 1987 walaupun sebelumnya ada warga dengan gejala terkait AIDS, berita di beberapa media massa dan media online tidak mencerahkan masyarakat. Misalnya, mem-blow up kasus HIV/AIDS pada pekerja seks komersial (PSK) dengan pola pemberitaan sensasional yang tidak memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
[Baca juga: Menyoal (Kapan) 'Kasus AIDS Pertama' di Indonesia]
Kasus-kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada PSK dibesar-besarkan, seperti judul berita ini "3 PSK yang Terjaring di Tretes Pasuruan Terinfeksi HIV/AIDS" (news.detik.com, 30/4-2019). Berita ini hanya berkutat soal PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS.
Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pasuruan, Jatim, dilaporkan dari tahun 1993 sampai 2018 sebanyak 1.767 (pasuruankab.go.id, 3/12-2018).
Padahal, ada beberapa hal yang tidak akurat dan luput dari perhatian pada berita ini, yaitu:
Pertama, penemuan 3 PSK mengidap HIV/AIDS tsb. disebutkan berdasarkan pemeriksaan medis Dinkes Pasuruan terhadap 9 PSK yang tertangkap melalui razia Dinsos Pasuruan. Penyebutan 'pemeriksaan medis' terkait dengan HIV/AIDS tidak tepat karena kasus HIV/AIDS pada seseorang hanya bisa diketahui melalui tes HIV sesuai dengan standar prosedur operasi tes HIV yang baku.
Kedua, ada kemungkinan 'pemeriksaan medis' yang dilakukan Dinkes Pasuruan itu hanya bersifat survailans tes HIV yaitu untuk mengetahui prevalensi perbandingan antara yang mengidap HIV/AIDS dan tidak mengidap HIV/AIDS pada kalangan tertentu, dalam hal ini PSK, dan pada kurun waktu yang tertentu pula.
Ketiga, jika disebutkan 3 PSK tsb. mengidap HIV/AIDS, maka perlu dipertanyakan apakah Dinkes Pasuruan menjalankan tes HIV sesuai dengan standar prosedur operasi tes HIV yang baku, al. tes konfirmasi. Kalau tidak ada tes konfirmasi terhadap hasil 'pemeriksaan medis' 9 PSK itu maka 3 PSK tsb. disebut mengidap HIV/AIDS dalam konteks survailans tes HIV.
Selain tiga hal teknis di atas yang jadi masalah besar tapi diabaikan oleh narasumber dan wartawan yaitu:
(2). Ada pula laki-laki dewasa yang berisiko tertular HIV/AIDS yaitu yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan 3 PSK tsb. Dalam kehidupan sehari-hari laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK itu bisa sebagai seorang suami sehingga ada potensi penularan HIV ke istrinya atau pasangan seks lain (horizontal) melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Jika istrinya tertular HIV, maka ada pula risiko penularan vertikal dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya terutama saat persalinan dan menyusui dengan air susu ibu (ASI).
Dalam berita sama sekali tidak ada informasi yang memberikan pemahaman bagi masyarakat, seperti dua hal di atas.
Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Ajar Dollar, mengatakan penemuan 3 PSK pengidap HIV/AIDS bukan yang pertama karena: "Pada razia-razia sebelumnya di kawasan Tretes juga sering PSK positif setelah diperiksa. Ini memprihatinkan."
Informasi ini sangat berarti kalau dibawa ke realitas sosial yaitu dikaitkan dengan perilaku laki-laki dewasa di Pasuruan terkait dengan hubungan seksual dengan PSK. Berbagai studi menyebutkan seorang PSK rata-rata melayani 3-5 laki-laki setiap malam. Maka, dengan jumlah PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS di Tretes tentulah sudah ratusan bahkan ribuan laki-laki yang berisiko tertula HIV/AIDS.
Itu artinya Pemkab Pasuruan perlu membuat regulasi yang tidak melawan hukum dan melanggar HAM untuk mendeteksi kasus HIV/AIDS di masyarakat. Soalnya, warga yang mengidap HIV/AIDS tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan.
Jika warga Pasuruan yang mengidap HIV/AIDS tidak terdeteksi, maka mereka jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Penyebaran HIV/AIDS ini bagaikan 'bom waktu' yang kelak berakhir sebagai 'ledakan AIDS'. *
