Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Blogger

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Finansial Pilihan

Asuransi Selamatkan APBN dari Pembiayaan Akibat Bencana Alam

12 Oktober 2018   16:20 Diperbarui: 12 Oktober 2018   17:14 603 4 1
Asuransi Selamatkan APBN dari Pembiayaan Akibat Bencana Alam
Ilustrasi: Tsunami yang menerjang Jepang tahun 2011 (Sumber: nationalgeographic.it)

Empat berita di bawah ini mengingatkan wawancara dengan Drs Syafri Ayat, AAIK (HC), pengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisaksi (STMA Trisakti) Jakarta (2015). Hasil wawancara dipublikasikan melalui Kompasiana dengan judul "Asuransi Kerugian Akibat Bencana Alam".

Berita itu adalah: (1) Pembiayaan. Asuransi Risiko Bencana Direalisasikan Tahun 2019 (Harian "Kompas", 11/10-2018), (2) GEMPA-TSUNAMI SULTENG. Asuransi Kebencanaan dalam Pembahasan (Harian "Kompas", 12/10-2018), (3) Beban Anggaran Picu Kesadaran Asuransi Bencana (VOA Indonesia, 11/10-2018), dan ASURANSI. Kerugian Bencana Lombok dan Sulteng Triliunan Rupiah (Harian "Kompas", 12/10-2018).

Dengan kondisi wilayah Indonesia yang berada pada jalur rawan gempa dan tsunami sudah waktunya untuk memikirkan pertanggungan, dalam hal ini asuransi. Seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dialog tingkat tinggi tentang pembiayaan risiko bencana dan asuransi di Indonesia dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali (10/10-2018),   selama ini pendanaan bencana hanya mengandalkan APBN (Kompas, 11/10-2018).

Akibatnya sudah kasat mata yang jadi tanggungan APBN. Data Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan kerugian Indonesia akibat bencana alam mencapai Rp 126,7 triliun pada tahun 2004-2013. Rata-rata nilai kerugian ekonomi langsung berupa kerusakan bangunan dan non-bangunan mencapai Rp 22,85 triliun setiap tahun. Gempa bumi menyebabkan kerugian ekonomi terbesar sekitar 7,56 triliun per tahun (Kompas, 11/10-2018).

Dalam kaitan itulah, Menkru Sri Mulayani mengatakan pada tahap awal jangka pendek akan mengasuransikan barang milik negara di bawah pengelolaan Kemenkeu. Program asuransi barang milik negara akan terwujud tahun 2019.

Wawancara dengan Syafri ketika itu lebih tertuju pada pertanggungan kerugian petani akibat letusan gunung berapi. Untuk mengganti kerugian diperlukan program yang bisa mengatasi risiko kerusakan tanaman dan kehilangan mata pencaharian. Ketika itu Syafri mengatakan: "Asuransi bisa melindungi petani dari kerugian karena kerusakan tanaman dan kehilangan penghasilan."

Data PT Reasuransi Maipark Indonesia mencatat kerugian ekonomi akibat gempa di Lombok mencapai Rp 10 triliun dengan kerugian klaim asuransi hingga 8 Oktober 2018 sekitar Rp 450 miliar. Gempa di Palu yang diikuti tsunami dan likuefaksi, kerugian ekonominya Rp 5 triliun. Terdapat 58 laporan klaim dengan nilai Rp 89 miliar dan total nilai pertanggungan Rp 3,1 triliun. Besaran itu masih bisa berubah (Kompas, 12/1-2018).

Data Kementerian Keuangan, rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam di Indonesia tahun 2000-2016 mencapai Rp 22,8 triliun per tahun (Kompas, 12/10-2018).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam di Indonesia tahun 2000-2016 mencapai Rp 22,8 triliun per tahun. Dalam 12 tahun terakhir, dana cadangan bencana yang dialokasikan pemerintah hanya sekitar Rp 3,1 triliun per tahun. Sebagai perbandingan, penanganan dampak gempa dan tsunami di Aceh (2004) membutuhkan dana Rp 51,4 triliun, sedangkan APBN hanya mampu Rp 3,3 triliun atau 7,9 persen total kerugian. Gempa di DI Yogyakarta (2006) mengakibatkan kerugian Rp 26,1 triliun, sedangkan APBN Rp 2,9 triliun atau 11,1 persen dari total kerugian (Kompas, 12/10-2018).

Menurut Syafri, ide untuk mengatasi dampak bencana alam, seperi tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi sudah pernah diajukan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di awal tahun 2000-an. Tapi, "Pemerintah maju-mundur," kata Syafri.

Maka langkah yang digagas Kemenkeu untuk mengasuransikan barang-barang milik negara merupakan upaya untuk mengurangi beban APBN sehingga tidak mengganggu program pemerintah dalam membangun negeri.

Sri Mulyani memberikan 'lampu hijau' untuk program jangka panjang  yang diimplementasikan tahun 2019-2013 berupa penguatan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian dan perikanan, eksplorasi potensi skema pembiayaan alternatif, serta edukasi dan penguatan kapasitas. 

Jumlah kerugian akan jauh lebih kecil jika permukiman dan kegiatan ekonomi direlokasi dari jalur gempa dan terjangan tsunami karena di tempat itu hanya kegiatan dan bangungan terbatas saja yang diperbolehkan.

[Baca juga: Mitigasi Tsunami, Peringatan Dini vs Relokasi]

Itulah sebabnya pemerintah daerah di Indonesia harus mempertimbangkan jalur gempa dan tsunami jika mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha, dll.  Bisa saja ada kegiatan di jalur gempa dan tsunami, tapi premi dibayar oleh pemilik atau pengusaha yang punya kegiatan di jalur tsb. Sedangkan permukiman secara absolut dilarang di jalur gempa dan tsunami.

Untuk menyelamatkan APBN agar tidak dikuras dampak bendana alam di masa datang tidak ada pilihan selain asuransi dan tentu saja penegakan hukum yang tegas terkait larangan permukiman di jalur gempa dan tsunami. *