Intrik-intrik Hak Angket DPRD
Di tengah kisruh Ahok vs DPRD, tanpa kita sadari, sebuah skenario mungkin tengah disiapkan untuk menggulingkan Ahok. Â Dengan berlindung di balik hak angketnya, oknum pimpinan DPRD tengah menyiapkan proses penggulingan Ahok dengan menghalalkan segala cara.
Beberapa tuduhan oknum DPRD ini beberapa hari terakhir ini patut dicurigai sebagai bagian dari skenario tersebut:
1.Ahok telah melanggar etika dan norma
2.Ahok telah melakukan fitnah terhadap DPRD
3.Ahok memalsukan dokumen RAPBD
4.Ahok berupaya menyuap dewan Rp 12.7T
Semua tuduhan ini akan dilaporkan ke Bareskrim. Tujuannya memang tidak untuk menunggu hasil pemeriksaan, alias asal dilaporkan saja karena dapat ditebak bahwa tuduhan ini memang sulit dibuktikan secara hukum, tetapi paling tidak, sudah ada jalan untuk memuluskan proses hak angket yang akan berujung pada pemakzulan Ahok.
Rakyat DKI harus mencermati skenario licik ini. Di satu sisi, tuduhan ini sengaja dilontarkan untuk publik agar publik terpedaya seolah-olah Pemda dan DPRD sama kotornya dan tidak perlu dibela. Dampak yang diharapkan mereka adalah dukungan publik kepada Ahok akan turun.
Menurut prediksi penulis, sidang hak angket akan dipercepat begitu tuduhan dilaporkan ke Bareskrim dan dengan dasar semua bukti sudah disampaikan ke polisi, oknum DPRD bak dewa tanpa dosa akan dengan mudah menghakimi Ahok dengan wewenang ‘hak angket’ nya itu.
Terbius oleh akrobatik oknum DPRD yang mulai memutarbalikkan fakta, rakyat DKI seakan ‘dipaksa’ menerima penghakiman ini dan Ahok akan dibungkamkan melalui hak angket berupa tindakan pemakzulan, tanpa menyadari bahwa fungsi hak angket sebenarnya adalah hanyalah menyelidiki dampak luas dari kebijakan birokrasi terhadap masyarakat atas suatu undang-undang, tetapi hak angket ini telah dibelokkan dari fungsinya. Kompilasi beberapa pendapat ahli tentang hak angket adalah:
1.RAPBN bukan Undang Undang.
2.Hak angket tidak dapat mempersoalkan perilaku/sikap/etika birokrat.
3.Hak angket tidak dapat mengadili tentang asli atau palsunya suatu dokumen.
4.Hak angket tidak bertujuan untuk menyelidiki upaya korupsi.
Semua tuduhan ini masuk ranah hukum yang harus dibuktikan oleh penegak hukum, sehingga hak angket ini tidak lagi relevan untuk kisruh RAPBD 2015 ini. Adalah sangat bijak Nasdem telah menarik diri dari hak angket ini karena memahami bahwa substansinya keliru.  Bagaimana PDIP? PDIP tetap akan diuntungkan oleh hak angket ini. Jika hak angket ini berhasil menjatuhkan Ahok, maka wakil Gubernurnya dari PDIP yang akan naik. Kita patut curiga terhadap PDIP yang telah memicu timbulnya hak angket  melalui pimpinan DPRD yang berasal dari PDIP yang pertama-tama menyerang Ahok yang dianggap tidak beretika.
Rasa-rasanya kepentingan politik yang lebih diutamakan semua partai politik. Tetapi seluruh rakyat Indonesia tengah melototi mereka. Sudah pasti yang bertahan dengan hak angket akan dirugikan karena akan dihakimi rakyat ikut menikmati anggaran siluman tersebut. Nasdem yang cerdas tentu akan menuai pujian rakyat dan rasanya pantas saja bila Nasdem akan meraih tambahan suara, bahkan manjadi pilihan rakyat bila tetap konsisten mewakili suara rakyat. Siapa lagi yang mengikuti jejak Nasdem?
