Segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat, salah satunya adalah peraturan di bidang pendidikan. Regulasi pendidikan, terutama yang dikeluarkan oleh pemerintah, berdampak besar terhadap kualitas peserta didik. Apakah aturan pendidikan pemerintah mempengaruhi kualitas siswa itu sendiri atau tidak? Semakin baik aturan dibuat, semakin besar kemungkinan dihasilkan lulusan yang berkualitas.
Setelah mengatasi krisis pembelajaran, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan penyederhanaan kurikulum yang dirasa terlalu padat dan tidak efektif. Kebijakan baru ini dikembangkan mengingat kurikulum sebelumnya dianggap kurang fleksibel, maka dibuatlah kurikulum baru yang lebih fleksibel. Kurikulum baru ini disebut kurikulum mandiri. Keunggulan kurikulum mandiri ini adalah lebih sederhana dan mendalam, karena kurikulum ini lebih menitik beratkan pada konten esensial dan mengembangkan kompetensi peserta dalam tahapannya. Selain itu guru dan siswa lebih mandiri, karena siswa tidak lagi mendapatkan program khusus di SMA, siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, kemampuan dan keinginannya. Guru, di sisi lain, mengajar sesuai dengan kinerja dan tingkat perkembangan siswa. Sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan muatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
Pada akhirnya, tantangannya adalah sampai kapan kurikulum mandiri ini bisa ditransfer ke level paling bawah. sering kali tindakan yang diambil tidak mencapai akar atau tingkat yang paling bawah. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dibuat dan dirancang dengan cara yang tidak baik untuk masa depan. Hal ini mungkin karena sekolah di daerah tertinggal tidak mampu menerapkan praktik tersebut karena berbagai faktor. Oleh karena itu, dengan kurikulum baru ini, perlu adanya sosialisasi hingga ke akar-akarnya. Dalam hal ini, Dewan harus memastikan bahwa semua sekolah, baik guru maupun siswa, mampu memahami inti dari kebijakan ini. Sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran.
Merdeka Learning masih diwarnai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang tidak dirancang dengan baik. Pelatihan dan pengajaran Merdeka Learning tidak menjawab persoalan mutu pendidikan yang menjadi momok sistem pendidikan kita. Kendala lain dari Program Merdeka Belajar adalah kurangnya staf. Program pelatihan Merdeka mensyaratkan adanya personel yang berkualifikasi tinggi dan dipersiapkan secara sistematis. Namun, bukan itu masalahnya. Sumber daya manusia kita di bidang pendidikan masih berkutat pada masalah kurangnya kuantitas dan kualitas. Pendidikan kita harus benar-benar mengembangkan kebebasan belajar. Namun, program dan strategi tersebut harus dipersiapkan dengan baik dan didukung oleh penelitian yang baik. Selain itu, diperlukan sosialisasi secara massal yang menyentuh seluruh pelaku pendidikan, mulai dari aparat, pimpinan dan penyelenggara pendidikan, guru, peserta didik dan juga masyarakat (orang tua/wali).
