Tajam ke Bawah Namun Tumpul ke Diri Sendiri: Otokritik di Tengah Dilema Administrasi Data

Bahkan lebih parah, Ketika seorang TPP menyuarakan kritik terhadap sistem, acap kali ia dicap sebagai provokator, pembangkang, atau diberi label negatif lainnya. Tak jarang pula ia dihadapkan pada ancaman evaluasi kinerja yang merugikan. Padahal, niat utamanya adalah mendorong perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam suasana yang enggan menerima kritik, siapa lagi yang berani menyuarakan kebenaran? Jangan sampai kita yang justru bertugas mengawal proses demokrasi di desa, malah menutup ruang demokrasi dalam lingkup kerja kita sendiri. 

Lalu, mengapa kebijakan tidak kita mulai dari proses mendengarkan, alih-alih memaksakan kehendak dari atas? Apakah sedemikian sulitnya membuka ruang untuk mendengar aspirasi? Mengapa tidak memberi tempat bagi dialog yang terbuka dan demokratis sebelum merumuskan aturan secara sepihak? Mengapa kita terus berlindung di balik kekuasaan, dan menyusun kebijakan secara top-down yang lebih menekankan kontrol daripada memberdayakan? 

Saatnya Otokritik Dilakukan

Otokritik bukan tanda kelemahan, tapi tanda dewasa. Kita perlu mengakui bahwa selama ini birokrasi pembangunan desa terlalu elitis. Terlalu percaya pada laporan atas, dan terlalu abai terhadap suara bawahan—dan cenderung dicurigai. Sistem administrasi kita butuh pembaruan—bukan hanya teknologi, tetapi juga etika dan empatinya.

Mari kita mulai membangun kembali prinsip bahwa orang lebih penting dari angka. Pendamping desa bukan sekadar operator sistem, tapi manusia dengan kapasitas, komitmen, dan akal sehat. Jangan biarkan sistem menindas mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan desa.

Seperti diingatkan oleh Syahrizal, dkk. dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Perspektif Kelembagaan dan Manajerial (2020), reformasi birokrasi bukan sekadar menyusun struktur baru, tapi membangun kultur baru—di mana komunikasi dua arah, transparansi, dan penghargaan atas kerja nyata menjadi pilar utamanya.

Bila tidak, kita akan terus melahirkan kebijakan yang tak menyentuh realita. Kita akan terus gagal memahami desa dan mereka yang terus-menerus mendampinginya. Karena kita lebih sibuk membaca data-data kering ketimbang mendengar cerita mereka yang berpeluh, yang pada akhirnya berujung pada institusi yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke diri sendiri.