[caption caption="Foto:INDOBERITA.com"][/caption]
Lembaga pemerhati militer, Imparsial, menilai reformasi TNI sejak 1998 hingga hari ulang tahunnya yang ke 70 pada hari ini belum selesai. Menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, reformasi TNI masih menyisakan pekerjaan rumah, antara lain merombak struktur dan kultur di tubuh militer. TNI Harus fokus sebagai penjaga pertahanan bangsa, jangan masuk lagi ke ranah sipil,” kata Araf, Minggu, 4 Oktober 2015. JAKARTA.WOL.
Hampir dua dekade setelah militer Indonesia dilarang memasuki ranah sipil dengan turunnya Soeharto, memang ada tuduhan dari kalangan yang trauma, bahwa militer di Indonesia kembali menyusupi urusan sipil. Tetapi itu tuduhan yang tidak mendasar, malah kebalikannya sipil banyak yang mengrecoki TNI.
Kalaupun ada langkah Presiden Jokowi memberikan peran dalam masalah sosial hanya sebatas partisipasiaktif TNI dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Presiden Joko Widodo menarik militer agar lebih dekat membantu ke dalam peperangan melawan narkoba, terorisme dan korupsi.
Mungkin yang dimaksudkan Imparsial adalah kembalinya mantan-mantan tentara kedalam hingar bingar politik Indonesia.
Caranya dengan menyebar dan masuk ke partai-partai politik gaya lama atau membentuk partai politik baru sambil memperlihatkan ke masyarakat bahwa mantan militer lebih pintar dan lebih profesional dalam memimpin negara ketimbang sipil. Buktinya banyaknya kasus korupsi yang melibatkan orang-orang sipil.
Kalau yang dipersoalkan Imparsial aktifitas para mantan Jenderal di partai politik, sebenarnya tidak ada yang salah. Bukankah mantan Jenderal berarti ia sudah berstatus sipil? Sehingga menjadi hak baginya apakah akan masuk partai A atau partai B.
Masuknya mantan Jenderal dalam aktifitas politik, karena pada hakekatnya mereka bukan lagi berstatus tentara aktif tetapi sudah kembali kedalam kehidupan murni sipil.
Reformasi TNI sudah dipenuhi bahkan dapat dinyatakan berhasil 100 %. Bukankah tidak ada lagi Perwira TNI yang masih aktif terjun dalam bisnis dan politik praktis. Yang masih aktif sangat disiplin dalam menjaga profesionalismenya mereka bekerja penuh rasa tanggung jawab.
Mereka diminta untuk membantu berbagai kejahatan dan pelanggaran HAM khususnya bila yang terjadi didalam tubuh TNI. Apa yang menjadi instruksi undang-undang salah satu fakta politik adalah tidak ada lagi Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah menjadi mantan merekapun tetap profesional, tentu saja profesional dalam koridor tanggung jawabnya sebagai orang sipil.
