Ketika Jokowi menghadiri panen udang di Bekasi, seekor udang mematil tangan Jokowi hingga berdarah. Patilan itu seakan mewakili sektor kelautan yang menjerit tetapi gak ada yang dengar?
Bayangkan sekarang biaya logistik pengiriman produk kelautan meningkat tajam lebih dari 100% via cargo pesawat. Mengapa pesawat? Karena diharapkan ketika produk perikanan ini sampai ke tangan konsumen, kondisinya masih fresh.Â
Sementara jika dengan kapal sampainya lama, bisa herhari hari, dan itu bisa mengurangi kadar 'kesegarannya'. Selain itu, di era Jokowi, 9 sektor kelautan kolaps.
Belum usai kondisi memprihatinkan tersebut, nelayan dan usaha di dunia kelautan Indonesia juga mendapat ancaman ketika bulan December 2018 lalu Indonesia menandatangani bebas Bea untuk produk kelautan negara negara Uni Eropa. Perjuangan Uni Eropa selama 6 tahun untuk bebasnya Bea masuk ini akhirnya tercapai di era Jokowi.Â
Terutama Norwegia, yang bisa mengekspor produk kelautan sebanyaknya, bukan hanya salmon. Padahal tahun 2018 lalu KemenKKP membuat Keramba Jaring Apung (KJA) kerjasaama dengan Norwegia memgabaikan KJA produk lokal yang sudah SNI, di 3 lokasi, yaitu Sabang, Pangandaran dan Karimun Jawa. Gak sampe sebulan langsung rusak tuh KJA impor Norwegia terkena gelombang laut. Itu anggarannya Rp 131 Milyar.
Perjanjian itu menjadi tidak fair bagi Indonesia , karena produk kelautan Indonesia sering terhambat masuk Uni Eropa, bukan saja karena masih dikenai bea masuk, tetapi juga karena hambatan non-tarif seperti standar keamanan pangan Eropa yang kelewat tinggi. Padahal sering juga hambatan non tarif ini hanya cara cara untuk menghambat impor bagi Eropa.
Parah memang kondisi kelautan Indonesia. Bahkan yang katanya illegal fishing diberantas nyatanya dengan citra satelit masih terlihat maraknya pencurian ikan di daerah 'surga' ikan, Maluku-Papua.
Tragis, hanya udang itu yang bisa protes dramatis dan dapat liputan. Sementara jeritan dunia perikanan siapa yang peduli dibalik pencitraan semu?
