Fesyen

Busana Presiden dan Politik Kebudayaan Kita

25 Agustus 2018   09:01 Diperbarui: 26 Agustus 2018   08:46 832 0 0

Andi Ilham Paulangi

Presiden Jokowi telah membangun tradisi baru di Istana. Setiap perayaan hari kemerdekaan RI, sang Presiden menggunakan busana adat nusantara. Hal yang sama juga berlaku bagi semua pejabat dan segenap undangan perayaan. Menarik sekali, akhirnya istana  seolah berubah menjadi sebuah pesta kebudayaan.

Secara simbolik, penggunaan busana adat nusantara, sebenarnya dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi politik. Dimana istana sebagai pusat kekuasaan, mengalami perubahan orientasi politik kebudayaan, yang tadinya didominasi dengan budaya barat (outward looking), kini semakin berorientasi ke budaya sendiri (inward looking).

Perubahan ini tentu tak serta merta. Bisa jadi ini muncul dari sebuah tafsiran baru, kesadaran baru, terhadap bagaimana cara mengelola kekuasaan ke depan. Bagaimana pola hubungan yang ingin dibangun oleh pemerintah pusat dengan kekuatan politik seantero nusantara.

Pada tataran simbolik, kelihatan seperti hanya sebuah pertunjukan. Tetapi dibalik itu,   memiliki  filosofi yang bermakna dan paradigmatik. Simbolisasi tersebut boleh jadi mewakili sebuah pemikiran ideologis, yang secara relatif sangat tercerahkan dan menunjukkan loncatan gagasan.

Makna ideologis, yang bisa ditafsirkan dari pertunjukan simbolis ini adalah, bahwa hubungan mekanistis, ekonomis dan industrial sudah tidak memadai untuk membangun relasi kuasa yang dapat diandalkan untuk Indonesia kedepan. Aspek-aspek instrumental, yang berbasis material tidak cukup lagi untuk menjadi relasi kekuasaan yang integratif terhadap semua eleman bangsa.

Presiden Jokowi, boleh jadi melihat bahwa aspek-aspek  simbolik, tradisi, budaya, busana, lebih menjanjikan sebuah kekuatan integratif bagi bangsa ini. Dalam konteks keindonesiaan, pandangan ini sangat masuk akal, dimana negaran kita   sangat multi latar belakang dan kepentingan. Sangat debatable,   tetapi harus diakui bahwa pemikiran seperti ini  merupakan  pemikiran yang sangat maju dan strategis.

Secara teoritik, memang, aspek material, tidak sepenuhnya bisa menjadi ruang kebersamaan. Pembangunan  aspek meterial, tidak selalu memiliki kemampuan mengintegrasikan antara semua elemen bangsa. Karena jembatan antara kelompok masyarakat yang berbeda seringkali rapuh dan tak dapat menahan beban sosial politik yang berat. Sebagai contoh,  the poor dan the rich, jelas tidak dapat diintegrasikan pada aspek yang bersifat material. Tetapi sebaliknya ruang-ruang representasi simbolik,  tradisi, budaya, bisa mengantarai antara semua elemen bangsa yang beragam.

Secara simbolik, dan makna secara ideologis, dapat dikatakan bahwa sebenarnya, ada usaha demokratisasi pada pusat kekuasaan. Mencoba untuk mengubah relasi kuasa yang tadinya masih relatif terpusat, menjadi lebih aspiratif terhadap kekuatan lokal. Sebuah relasi kuasa yang lebih egalitarian, demokratis dan kolaboratif. Dan berbasis kebudayaan!

Andi Ilham Paulangi, Alumnus FIB Unhas, dan Magister Komunikasi Politik, Universitas Jayabaya Jkt.