Tanpa Batasan Usia dan Penampilan, Adilkah Dunia Kerja Kini?

Penghapusan persyaratan batas usia dan penampilan menarik atau "good looking" dalam rekrutmen tenaga kerja tengah menjadi topik hangat di dunia kerja Indonesia. 

Wacana ini kembali mencuat setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan pernyataan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan dua kriteria tersebut dalam lowongan pekerjaan.

Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Job Fair Kemnaker 2025 pada Jumat (23/5/2025). Menurutnya, persyaratan seperti batas usia dan penampilan sering kali justru menjadi hambatan utama bagi para pencari kerja, terutama mereka yang sudah memiliki pengalaman namun terganjal usia atau penampilan fisik yang tidak memenuhi standar subjektif perusahaan.

Langkah ini tentu saja menuai beragam respons. Di satu sisi, banyak pihak menyambut baik keputusan tersebut karena dianggap lebih adil dan inklusif bagi pencari kerja dari berbagai latar belakang. 

Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah penghapusan persyaratan tersebut benar-benar bisa menjawab masalah utama pengangguran di Indonesia.

Persoalan mendasar yang dihadapi dunia kerja saat ini bukan hanya terkait diskriminasi dalam kriteria rekrutmen, melainkan juga soal terbatasnya jumlah lowongan yang tersedia. 

Bahkan di saat pemerintah menggelar job fair besar-besaran, pemandangan antrean panjang dan pencari kerja yang berdesakan hingga pingsan masih kerap terlihat. 

Salah satunya terekam dalam unggahan akun X (Twitter) @bayvolk yang memperlihatkan antrean panjang pelamar di sebuah job fair di Cikarang.

Realitas ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan perekrutan menjadi lebih inklusif, jika tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang layak dan sesuai dengan kebutuhan pasar, maka dampaknya akan tetap terbatas. Penghapusan syarat usia dan penampilan tidak otomatis menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Selain itu, kebijakan ini juga mengangkat pertanyaan lain: bagaimana kesiapan perusahaan menanggapi surat edaran tersebut?