Kotaksuara Pilihan

Mari Menjaga Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu

25 Januari 2019   20:30 Diperbarui: 25 Januari 2019   20:43 23 1 0
Mari Menjaga Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu
(sumber gambar: suarakebebasan.com)

Menjelang perhelatan pesta demokrasi tentu aparatur pemerintah TNI dan Polri perlu mewaspadai segala bentuk ancaman maupun gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional jelang Pemilu April 2019. 

Berbagai serangan abstrak bermunculan untuk merusak kondisi mental dan psikis masyarakat, seperti tersebarnya hoax maupun kampanye hitam yang dilakukan oleh media abal -- abal. Padahal sejatinya tujuan dari Pemilu adalah menemukan pemimpin secara demokratis, bukan lantas untuk memecah persatuan bangsa Indonesia.

Perbedaan politik acap kali menjadi alasan untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat sudah sepatutnya untuk tidak terprovokasi akan fitnah, hoax, dan berbagai upaya intimidasi yang ditujukan pada pasangan calon tertentu. 

Tentu akan sangat merugikan, apabila hanya karena perbedaan pandangan politik, kerukunan masyarakat menjadi renggang, tidak saling sapa dan saling menjauhi. Pastinya akan sangat rugi besar jika kita mengalami hal yang demikian. Karena persatuan dan kerukunan adalah modal besar bangsa Indonesia.

Sudah semestinya Indonesia menjadi negara yang patut dijadikan contoh karena keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang begitu banyak, bisa disatukan dengan bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Kondusifitas dan stabilitas keamanan nasional tidak boleh dikorbankan demi memenuhi syahwat politik golongan tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan agar semua komponen bangsa menjaga stabilitas keamanan dan politik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 agar negara berlangsung aman dan kondusif. "Keamanan dan politik harus selalu stabil agar negara tidak kacau", tutur Wiranto. Menurutnya, keamanan merupakan syarat mutlak untuk membangun dan mensejahterakan bangsa. Dengan menciptakan suasana aman, maka segala bentuk ancaman harus dinetralisir.

Dirinya juga menuturkan bahwa instrumen penting negara demokrasi adalah politik. Tak hanya stabilitas keamanan, tapi stabilitas politik juga penting. Karena keduanya saling berkorelasi. 

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa memasuki tahun politik, jajaran pemerintah harus mengambil peran untuk menjaga stabilitas keamanan dengan baik dan Pemerintah optimis bahwa pesta demokrasi di tahun 2019 dapat berlangsung dengan aman, damai serta demokratis.

Wiranto juga menuturkan bahwa pada 2018 Indonesia telah mampu menyelenggarakan 171 Pilkada serentak dengan aman dan damai. Tentu dengan pengalaman demokrasi yang panjang, Presiden Joko Widodo optimis bahwa pesta demokrasi di tahun 2019 ini dapat berlangsung dengan aman, damai dan demokratis. 

Pemerintah bersama Bawaslu dan Polri telah menyusun indeks kerawanan Pemilu di setiap daerah sehingga Pemerintah dapat memetakan wilayah mana yang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah siap menggelar perhelatan Pemilu 2019 yang menjunjung tinggi demokrasi, aman dan kondusif.

Agama juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu. Hal ini dikarenakan agama seringkali dijadikan alat untuk kepentingan politik, baik legitimasi politik, hingga kampanye politik. Sejatinya agama tidak menjadi reduksi dan degradasi politik, karena pada hakikatnya agama itu lebih tinggi dibanding apapun. 

Berpolitik tentu harus mengedepankan adab kesantunan dan tidak saling menebar fitnah, tetapi berpolitik haruslah dilandasi dengan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan. Masyarakat tentu harus berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dalam kegiatan demokrasi untuk semua proses Pemilu. Karena stabilitas nasional tidak hanya menjadi tugas TNI dan Polri, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara.

Direktur Ormas Kemendagri, La Ode Ahmad, menyampaikan bahwa dalam menyukseskan Pemilu 2019, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijaksana untuk perbaikan bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Namun untuk menciptakan Pemilu yang baik tidak hanya sebatas menyalurkan hak pilih semata. 

Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban juga menjadi hal yang penting demi terciptanya suasana Pemilu yang baik. Masyarakat memiliki peran penting dalam merawat kebhinekaan sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghargai perbedaan pilihan/dukungan politik masing -- masing individu atau kelompok, tanpa mengaitkan dengan identitas, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Pesta demokrasi bagi Indonesia semestinya dapat mencerminkan pesta rakyat yang sesungguhnya, dimana kedamaian dan kebahagiaan menjadi pemandangan dalam segala prosesnya.    

Dalam mewujudkan stabilitas keamanan menjelang Pemilu serentak 2019, tentu seluruh pemangku kepentingan diminta untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh tim pendukung tentu harus berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu damai serta menjaga persatuan dan kesatuan. 

Setiap pasangan calon ataupun calon legislatif harus bisa menjunjung tinggi integritas dalam setiap kata dan perbuatan. Itu semua harus bisa diimplementasikan di lapangan demi terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusional, Mahfud MD, juga turut menuangkan strategi agar Pemilu mendatang dapat berjalan ceria tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Dirinya juga menuturkan bahwa untuk mewujudkan Pilpres yang aman dan damai, tentu bisa dilakukan dengan kerjasama seluruh pihak. 

Dimulai dari para figur dan tokoh nasional. Apabila tokoh yang didukung menggelorakan semangat persatuan, maka rakyat yang mendukungnya akan ikut bersatu. Dirinya juga mencontohkan pada Pemilu 1999 yang sempat diklaim berpotensi konflik horizontal antara pendukung mantan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri.

Namun pada akhirnya bukan Megawati atau Habibie yang terpilih sebagai presiden, justru KH Abdurrahman Wahid (Alm. Gus Dur) yang terpilih untuk duduk di tahta tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski demikian, pendukung kedua kubu tetap menjaga perdamaian. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2